Ganti Nomor Urut SMA Diprotes Alumni Sekolah

35

BISNIS BANDUNG- Rencana mengganti nomor urut SMA/SMK yang digagas  Dinas Pendidikan Jawa Barat  mendapat reaksi protes yang beragam  dari berbagai kalangan terutama dari alumni sekolah masing-masing.

Pengubahan itu berdasarkan pada tanggal pendirian sekolah yang akan memperoleh nomor paling kecil dan seterusnya, dijadualkan direalisasikan bulan Juli 2018  dalam momentum tahun ajaran baru 2018/2019.

Kepada wartawan, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengingatkan agar pihak Disdik harus berhati-hati dalam meluncurkan wacana program.

Diakuinya, DPRD Jabar khususnya Komisi V  cukup banyak mendapatkan pertanyaan dari kalangan masarakat, terutama dari alumni sekolah masing-masing.

Beragam protes dari alumni sejumlah sekolah yang mempertanyakan perihal pengubahan  nama dan urutan sekolah. Mereka menilai nama sekolah lekat dengan sejarah.

“Saya mendapatkan protes dari teman alumni SMA di beberapa sekolah, karena akan berubah berdasarkan urut tahun. Urusannya bukan hanya nama, tapi sejarah. Sejarah itu tidak ditentukan tanggal kelahiran,” kata Untung baru-baru ini.

Pengubahan  nama dan urutan sekolah tidak sederhana hanya berdasarkan tahun pendiriannya saja. Harus ada pertimbangan lain yang membuat kebijakan ini menjadi persoalan di masyarakat.

“Saya sudah menyampaikan ke Disdik Jabar untuk hati hati. Jangan terlalu menyederhanakan persoalan. Ini akan ada gejolak yang tidak perlu,” ungkapnya.

Ia meminta Disdik Jabar jangan terburu-buru mempublikasikan mengenai wacana pengubahan nama sekolah ini ke publik. Disdik Jabar harus mengkaji lebih matang mengenai berbagai konsekuensi dari kebijakan tersebut.

“Buat konsep yang matang, sebelum di-launching ke publik, tapi ini kan sudah di-launching ke publik, jadi ribut. Kan harus ada pengubahan dokumen, seragam dan identitas lainnya. Ini harus dipertimbangkan lagi,” ujarnya.

Disdik Jabar akan melakukan pengubahan nama dan urutan SMA sederajat secara serentak pada Juli 2018. Nama dan urutan baru disesuaikan dengan tahun pendirian sekolah masing-masing.

Kepala Disdik Jabar Ahmad Hadadi mengatakan urutan nama sekolah baru nantinya berdasarkan tahun pendirian sekolah. Misalnya SMA 1 tentunya tahun pendiriannya lebih dulu dibanding SMA 2, begitu seterusnya.

“Kami serentak di Jabar penamaan sekolah akan diubah disusun lagi. Jadi  mengubah nomor urut  SMA SMK dan SLB akan serentak dan berdasarkan tahun pendirian sekolah,” kata Hadadi.

Menurutnya  pengurutan nama-nama sekolah sesuai tahun pendirian sudah berjalan di beberapa wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, Depok, Bekasi, Bogor dan Cirebon. Namun, untuk wilayah kabupaten belum dilakukan.

“Sebenarnya daerah perkotaan sudah tertib kayak Kota Bandung, Depok, Bogor, Bekasi, Cirebon. Nah Kabupaten Bandung, Bandung Barat belum,” ungkapnya.

Menurutnya pengubahan nama dan urutan sekolah tersebut dilakukan untuk memudahkan pendataan di lapangan. Selain itu, sebagai data pokok pendidikan yang akan dilaporkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).(B-002)***