Luar Biasa! Opini WTP Diraih Pemrov Jabar yang Ketujuh Kalinya

17

BISNIS BANDUNG- Luar biasa! Pemerintah Provinsi Jawa Barat  berhasil mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ketujuh kalinya  berturut-turut sejak tahun 2011 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Keberhasilan Opini WTP  ini tidak lepas dari komitmen dan kerja keras jajaran Pemprov Jawa Barat. Kita bersyukur bisa mempertahankan Opini WTP kali ini menjadi tujuh kali berturut-turut. Tentu kita harus terus berusaha,” kata Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, di Bandung, Senin pekan ini.

Aher mengakui awalnya  pihaknya sulit membuat laporan keuangan tanpa dilakukan oleh ahlinya ketika  pada 2009-2010 Jawa Barat mendapat jatah CPNS hingga 160 orang. Dari jumlah ini, Jawa Barat pun meminta kepada BKN separuhnya adalah akuntan.

“Dari jatah 160 CPNS baru yang diberikan, kita minta 80-nya akuntan tapi hanya disetujui 40 akuntan. BKN kaget juga waktu itu, karena dari jatah yang diberikan separuhnya itu Jawa Barat minta akuntan lagi,” ujar Aher ketika ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait penyerahan LHP atas LKPD TA 2017 Jabar di Gedung DPRD Jawa Barat tersebut.

“Saya bilang waktu itu, kita diminta untuk WTP agar bagus. Kalau harus bagus berarti harus ada SDM yang mengelola, yaitu para Akuntan untuk laporan keuangan,” ujarnya seraya  menambahkan dikarenakan BKN hanya memberikan 40 akuntan, akhirnya ketika itu pihaknya menempuh upaya lain.

“Ya, kita menyekolahkan 40 orang untuk jadi 80 akuntan. Jadi, ada yang istimewa waktu itu, Jawa Barat dalam tiga tahun punya 80 akuntan. Para Akuntan tersebut, kemudian ditugaskan di OPD-OPD hingga Biro yang ada di lingungan Pemda Provinsi Jawa Barat. Mereka bertugas secara khusus untuk membuat laporan keuangan,” katanya.

Bagian penting

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari  mengapresiasi diraihnya Opini WTP ketujuh kali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Kami mengapresiasi kerja keras seluruh Pemprov Jawa Barat yang telah mempertahankan Opini WTP yang diperoleh Jawa Barat dan kali ini yang ketujuh kalinya,” katanya.

Ia  berharap efektifitas, akuntabilitas, dan tranparansi yang dijaga dalam laporan keuangan ini harus menjadi bagian penting dalam keseharian pelaksanaan keuangan di Jawa Barat.  Dan Opini WTP ini harus terus dipertahankan siapapun yang akan memimpin Jawa Barat mendatang.

“Ke depan tentu ini harus dipertahankan. Tadi saya katakan di Paripurna secara jelas, siapapun nanti (Gubernur) yang memimpin ini harus menjadi modal Jawa Barat dalam memperoleh WTP untuk setiap laporan keuangannya,” kata Ineu.

Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Senin.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017. BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017,” kata Moermahadi.(B-002)***