Akuntan Bukan Cuma Kebutuhan Opini WTP

22

BISNIS BANDUNG- Profesi akuntan di lingkungan  pemerintah daerah  sangat diperlukan, artinya  bukan  sekadar  untuk mencapai Opini WTP (Wajar Tanpa Syarat), melainkan  harus menjadi kebutuhan sekaligus  menjadi garda terdepan dalam pelaporan keuangan .

Proses cukup panjang  yakni sejak 2009, Pemprov Jawa Barat merekrut 40 akuntan untuk bekerja memeriksa keuangan semua OPD, badan, dan biro  di lingkungan Pemprov Jawa Barat.

” Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemprov Jabar itu,”  ungkap Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari kepada pers beberapa waktu lalu di  Bandung.

Ia mengatakan, keberadaan akuntan sangat penting di tubuh pemerintah, karena pelaporan keuangan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah.

“Dulu Pemprov Jabar kewalahan dalam pelaporan keuangan, karena kekurangan staf akuntan. Dulu tidak seperti ini sehingga pelaporan keuangan tidak optimal,” ujarnya.

Menurut Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan  perekrutan akuntan menjadi satu di antara faktor Pemprov Jabar meriah Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemprov Jabar mulai merekrut 40 akuntan tahun 2009, kemudian menyekolahkan 40 orang lagi, sehingga total Pemprov Jabar memiliki 80 akuntan.  Ke-80 akuntan tersebut disebar di setiap badan, biro, dan OPD Pemprov Jabar supaya penggunaan keuangan  efektif, efisien, sesuai pemakaian, transparan serta  akuntabel.

Di tempat terpisah  Senior Vice President Corporate Secretary bank bjb, Hakim Putratama  mengapresiasi raihan Pemprov Jabar dapat mempertahankan Opini WTP  dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia selama tujuh kali berturut-turut.

“Selamat dan sukses kepada Pemprov Jabar atas diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama tujuh kali berturut-turut dari tahun 2011 hingga 2017,” ujarnya.

Seperti diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD) Jabar Tahun Anggaran 2017 kembali memperoleh WTP setelah BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester I tahun 2018 kepada Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan dan Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari.

Ketua BPK Republik Indonesia, Moermahadi Soerja Djanegara menyebut  raihan Opini WTP yang diterima Pemprov Jabar sesuai dengan ukuran kinerja akuntabilitas yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun Pemprov Jabar mendapat nilai A untuk akuntabilitas kinerja.

“Belum ada  provinsi lain yang  meraih Opini WTP hingga tujuh kali berturut-turut dan baru terjadi di Jabar,” katanya.

Pemeriksaan LKPD sendiri memiliki tujuan untuk memberikan opini terkait kewajaran dalam penyajian laporan keuangan. Opini tersebut merupakan bagian dari pernyataan objektif dan profesional terkait kewajaran informasi yang tersaji.

Namun, pemeriksaan LKPD tidak berperan sebagai pengungkap penyimpangan dalam tata kelola keuangan pemda. Akan tetapi jika ditemukan pelanggaran maka akan diungkap lebih lanjut dalam LPH. (B-002)***