Lahan Abadi Dikesampingkan, Lahan Pertanian Produktif Terus Tergerus

108

BISNIS BANDUNG — Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Petani Indonesia Jawa Barat, Tantan Sutandi mengungkapkan, diketahui berdasar hasil Sensus Pertanian pada tahun 2013 kuantitas/luas lahan pertanian terus menyusut. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara Republik Indonesia menyatakan telah kehilangan 150.000 hektar – 200.000 hektar/ tahun lahan pertanian pangan produktif. Menurut Kementerian ATR/BPN pada tahun 2017 , di antaranya untuk lahan padi ,  turun 413.727 hektar dari tahun 2016. Pada 2016  luas lahan yang ditanam padi mencapai 5,24 juta hektar. Tahun berikutnya hanya 4,82 juta hektar.

Penyebabkan lahan pertanian di Indonesia mengalami penurunan, menurut Tantan , karena tergerus  pembangunan infrastuktur, industri, pemukiman dan yang lainnya.Indikator penurunan yakni,  untuk sawah misalnya pertanaman setiap tahun menurun. Lahan pertanian yang tercaplok tersebut sebagain besar  berada di kota/kabupaten yang mulai berkembang industrinya. Di beberapa  wilayah kota/kabupaten di Jawa Barat sudah ada Pemda yang tidak lagi memiliki Dinas Pertanian. “Kemudian di wialayah yang selama ini dikenal sebagai lumbung padi , yakni wilayah Jabar bagian utara, lahan pertanian sudah mulai menyusut tergerus industrialisasi dan permukimandan lainnya,” ungkap Tantan , Jumat ( 22/06/18) di Bandung.

Dikemukakan Tantan,  pengawasan/perijinan/perhatian pemerintah terkait keberadaan lahan pertanian sebetulnya sudah ada, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang  nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2 B) Kemudian pada Peraturan Daerah (Perda)  Jabar nomor 27/2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun semuanya tidak berjalan efektif, lahan cadangan pangan produktif tidak teralokasikan. “Misalnya,akibat pembangunan Waduk Jati Gede dan Bandara Majalengka yang banyak menggerus lahan pertanian , hingga saat ini masih dipertanyakan, lahan penggantinya,” tutur Tantan.

Penerapan Undang-undang juga berjalan lambat, karena menurut Kementerian Pertanian, turunan dari UU PLP2B dari sekitar 600- an kabupaten/kota, baru sekira 215 kabupaten/kota yang menetapkan lahan berkelanjutan. Sementara Pemerintah Pusat sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Rancangan Tata Ruang dan Wilayah. Aturan ini menetapkan minimal kawasan lahan pertanian sebesar 7,75 Juta hektar.

Menurutnya,  yang harus diawasi terkait tergerusnya/menyusutnya lahan produktif adalah perizinan di daerah seperti Hak Guna Bangunan, izin lokasi dan lainnya. Pasalnya,  dampak dari tingginya angka pencaplokan lahan , yakni penurunan hasil produksi pertanian dan jumlah petani yang terus turun. Kesejahteraan di desa semakin menurun, mengingat sebagian besar penduduk desa bekerja di sektor pertanian. Terutama di Jabar  sebagai provinsi sentra produksi pangan.

Selama ini keberadaan lahan abadi untuk pertanian sebetulnya sudah diatur namun tidak konsisten dijalankan. Lahan pertanian sangat memungkinkan untuk dipertahankan terutama untuk di daerah perdesaan . “Karena daerah dijadikan benteng pangan nasional. Untuk itu RTRW harus jelas bersinergi dengan peraturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Yang mesti dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi lahan pertanian yakni menjalankan peraturan yang ada dan mendesak harus dilakukan pemkab/pemkot dengan menerbitkan perda PLP2B. Tata ruang/tata wilayah harus berdasar peraturan PLP2B,” pungkas Tantan.  (E-018)***