Mulai 1 Juli 2018 PPh UMKM Diturunkan, Kredit Cinta Rakyat (KCR) Tidak Jelas Kelanjutannya

96

BISNIS BANDUNG – Pemerintah meluncurkan tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 % atas omzet maksimal Rp 4,8 miliar/tahun.  Pajak UMKM 0,5 % ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Kebijakan ini berlaku efektif mulai 1 Juli 2018 sebagai pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013.

Pakar ekonomi, koperasi dan UMKM Universitas Pasundan (Unpas), Prof. Dr. H Rully Indrawan mengemukakan,   semula berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 mengatur besaran tarif PPh Final yang wajib dibayarkan sebesar 1 % dari omzet maksimal Rp 4,8 triliun/tahun, kemudian diturunkan  menjadi  0,5 % , kebijakan ini menguntungkan para pelaku UMKM. “Selama ini banyak keluhan tentang PPh final sebesar 1% ,sehingga mereka sulit menjalankan usahanya.Kebijakan penurunan tarif yang diatur melalui PP Nomor 23 Tahun 2018 akan berdampak positif untuk meningkatkan gairah usaha dengan dukungan infrastruktur yang mendukung . Hal ini dapat meningkatkan daya saing UMKM minimal di lingkungan ASEAN, ,” ujar Rully, Senin ( 25/6/18) di Bandung.   .

Guru Besar Unpas ini menyebut,   hal lain yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk lebih memperkuat daya saing UMKM, yakni persoalan perijinan usaha dengan berbagai manifestasinya, termasuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan UMKM ke perbankan. Banyak sederet persoalan,  selain masalah bunga, prosuder,  juga penjaminan yang harus disiapkan. Termasuk penurunan bunga KUR yang lebih rendah  sangat diharapkan yang didukung oleh penyederhanaan prosudernya. Pemerintah daerah , ucap Rully , juga  harus  membantunya. “Misalnya di Jabar sejak lama  digulirkan Kredit Cinta Rakyat (KCR) saat ini tidak jelas kelanjutannnya. Semoga oleh Gubernur yang baru, maksud baik dari gubernur lama, bisa diteruskan dengan memperbaiki mekanisme dan sistem distribusinya yang melibatkan koperasi,” ungkap Rully menambahkan.

Keterangan yang diperoleh BB , tarif baru pajak UMKM Nomor 23 Tahun 2018   mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai Rp 4,8 miliar/tahun,  merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan PPh Final sebelumnya (PP 46 Tahun 2013). Pokok-pokok perubahannya, antara lain ; (1) Penurunan tarif PPh Final dari 1 % menjadi 0,5 % dari omzet,  wajib dibayarkan setiap bulannya . (2)    Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5 % sebagai berikut: (a) Untuk wajib pajak perorangan/pribadi , yaitu selama 7 tahun. (b). Untuk wajib pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun . (c) Untuk wajib pajak Badan berbentuk Perseroaan Terbatas selama 3 tahun.

Kebijakan  dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih  berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.

 Dengan pemberlakuan PP ini diharapkan: (a) Beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi . (b) Pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial. (c) Memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajiib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. (E-018)***