Sosok Terpilih Tidak Jadi Pengabdi Partai dan Konglomerat

77

BISNIS BANDUNG – Direktur Ekesekutif Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan mengungkapkan , dari pesan dan program kampanye para balon walikota/bupati maupun gubernur yang mereka suarakan tidak ada yang menyentuh isu lingkungan hidup.

Alat peraga kampanye seperti baligo, poster, stiker, spanduk  menjamur di pelosok wilayah perkotaan dan perdesaan. “Memasang alat peraga di tempat-tempat yang dilarang seperti pepohonan, taman kota, pemakaman, fasilitas sosial dan umum,” ujar Dadan.

Semakin buruknya kualitas lingkungan hidup saat ini, bertambahnya kuantitas bencana lingkungan hidup , tidak bisa ditawar lagi, rakyat Jawa Barat membutuhkan kepala daerah yang benar-benar memiliki pemahaman masalah lingkungan, memilki solusi, komitmen, visi dan agenda yang terang dan jelas untuk isu lingkungan hidup. Para kepala daerah memiliki mandat lingkungan sebagai mandat rakyat yang harus dijalankan.

Dikemukakan Dadan, masa depan wajah dan situasi lingkungan di daerah dalam lima tahun ke depan akan ditentukan oleh kepemimpinan kepala daerahnya.  Hasil Pilgub Jawa Barat tahun 2018, diharapkan dapat menghasilkan sosok kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yang memihak pada lingkungan hidup. Walhi Jawa Barat berharap sosok kandidat terpilih yang memimpin Jawa Barat, antara lain memiliki integritas pribadi yang humanis, tegas, jujur, sederhana dan merakyat, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme , juga bukan konco cukong/investor dan konglomerat hitam, dan bukan bagian dari mafia perizinan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup (Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Pertanian dan Pertambangan).

“Tahu dan paham permasalahan mendasar tata ruang dan wilayah DAS Jawa Barat dan sosial budaya masyarakat Jawa Barat,” ungkap Dadan, baru-baru ini. Kriteria lainnya yakni, memiliki visi dan komitmen meningkatkan kualitas kehidupan kaum tani, nelayan, buruh/pekerja, pedagang kecil, dan kaum marjinal lainnya. Termasuk berani dan tegas terhadap perusahaan/korporasi perusak dan pencemar lingkungan hidup, dan tidak memberi izin penambangan di kawasan hutan, karst dan pesisir serta laut. Selain  berani menolak proyek bisnis properti skala besar yang rakus lahan yang menguntungkan investor.Ditegaskan Dadan, Pilkada 2018 walikota/bupati maupun gubernur bisa menghasilkan sosok pemimpin yang bukan pengabdi partai dan konglomerat. (E-018)****