Calon Pengambil Kredit Perumahan Rakyat Berkurang

94

BISNIS BANDUNG — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) melansir,  hukum riba akan menurunkan minat calon konsumen  untuk mengambil Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang  berdampak pada skema pembayaran (pembiayaan)  dari developer dan  perbankan syariah meningkat

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bekasi Raya,  Radityo Egi Pratama, ST, MBA mengungkapkan,

Dikatakan Radityo Egi Pratama, dalam hal ini dari sisi regulasi/ekonomi yang diuntungkan dengan diberlakukannya program KPR,  adalah pihak perbankan dan developer. Namun masyarakat pun  terbantu,  terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memili rumah. Program KPR  bersubsidi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya, karena adanya peraturan mengenai besaran maksimum pendapatan per- bulan sebesar Rp 4 juta. “Untuk mengetahui apakah program KPR bersubsidi tepat sasaran atau tidak, setidaknya pihak terkait memperhatikan beberapa faktor dan indikator. Mengenai indikator/barometer apakah KPR tepat sasaran atau tidak harus dicek ke lapangan. Kondisi pembeli rumah bersubsidi  apakah,  memiliki pendapatan lebih dari 4 juta/bulan dan belum pernah memiliki rumah. Akses publik terhadap program KPR bersbusidi saat ini tidak sulit bahkan relatif mudah,”ujar Radityo .

Radityo yang juga  pengusaha properti ini menjelaskan, suku bunga dan uang muka yang digulirkan oleh pihak perbankan dan developer saat ini relatif terjangkau, yakni untuk uang muka KPR subsidi 1% dengan bunga fix 5%. Untuk besaran/kebijakan suku bunga/uang muka tiap perbankan menurut Radityo  , terdapat  perbedaan, tergantung jenis perbankannya, apakah itu bank syariah atau konvensional.  Bank konvensional punya kebijakan DP minimal 10%, sedangkan bank syariah minimal 15%. “Bunga di bank konvensional memakai sistem floating atau mengikuti bunga Bank Indonesia, sedangkan syariah flat, kalaupun ada kenaikan suku bunga Bank Indonesia, angsuran Bank Syariah stabil tidak berubah. Memang secara nominal, bagi hasil syariah lebih besar dari bunga bank konvensional” ungkap Radityo , Senin (2/7/18) di Bandung.

Menurutnya, dampak dan manfaaf dari perbedaan suku bunga/uang muka menjadi beragam di antaranya, pihak konsumen punya banyak pilihan, tidak ada monopoli kredit. Kemudian setiap bank bisa memiliki pasar tersendiri, pola ini bisa menjadi data karakter pasar konsumen perumahan pada setiap segmennya. Jika KPR bersubsidi tidak tepat sasaran,  dampaknya angka backlog kepemilikan perumahan tidak turun. Hal ini bisa terjadi karena kurang tepatnya kebijakan dengan kondisi di lapangan dan kurang pengawasan dari pihak pemerintah. Selain itu sosialisasi terhadap pentingnya program ini, ujar Radityo  mesti sering disampaikan dan diberikan penghargaan kepada pihak developer yang melakukannya.

Selama ini pengawasan dari pihak Bank Indonesia/pemerintah terkait  program KPR bersubsid cukup baik, pengawasan dengan melibatkan BPKP pada Bank BTN sebagai BUMN penyalur KPR subsidi terbanyak di Indonesia, mendorong Bank BTN  melakukan pengawasan yang selektif kepada nasabah dan mitra developernya. “Penindakan terhadap konsumen yang melakukan pelanggaran peruntukan KPR bersubsidi setahu saya, yaitu harus membayar selisih bunga subsidinya, bunga tidak lagi memakai angka subsidi, melainkan angka bunga normal. Bank akan menerapkan bunga non-subsidi atas pelanggar tersebut,”tutur Radityo menjelaskan sanksi atas konsumen yang melakukan pelanggaran.

Dikemukakan Radityo , saat ini yang harus dibenahi oleh pemangku kebijakan, agar KPR bersubsidi tepat sasaran adalah melakukan , Evaluasi berkala,  kondisi di lapangan dengan banyak faktor. SOP pengawasan yang adaptif seiring perubahan waktu. Mengenai kesadaran masyarakat akan hukum riba , Radityo berpendapat, akan menurunkan minat calon konsumen untuk mengambil KPR, apalagi dari bank non-syariah. “Skema syariah dari developer yang relatif akan tumbuh merujuk kepada data pihak perbankan, prosedural pengajuan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Indonesia yang digulirkan oleh pihak perbankan : (1). Mempertanyakan KPR rumah ke berapa , karena menentukan besaran DP. (2). Pengumpulan berkas dokumen. (3). Analisa nilai plafon dari pihak bank. (4). Persetujuan nilai plafon KPR. (5). Akad kredit setelah semua biaya dipenuhi pihak debitur,” pungkas Radityo ( E-018) ***