Dipengaruhi Faktor Penarik dan Pendukung, Migrasi ke Jabar Rata-rata 3% /Tahun

33

BISNIS BANDUNG — Migrasi penduduk  antar wilayah  dipengaruhi  faktor penarik dan pendukung. Gelombang migrasi secara signifikan terjadi pasca lebaran. “Migrasi in” di Jawa Barat rata-rata mencapai 3%/tahun.

Dosen Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Budi Sutrisno, S.Sos., M.Si,  mengemukakan,  pada dasarnya perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya baik untuk tujuan menetap atau hanya sementara merupakan hal yang biasa. Mengenai penyebabnya secara garis besar  terbagi dua , yakni adanya faktor pendorong (push factor) dan faktor penarik (pull factor). Faktor pendorong di antaranya karena terbatasnya jenis dan lapangan pekerjaan di wilayah perdesaan yang  sangat terkait dengan masalah perekonomian ,  yakni terpenuhinya kebutuhan dasar seseorang (sandang, pangan dan papan). Selain itu, semakin adanya perubahan orientasi sebagian penduduk terutama generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian, perkebunan atau bidang lainnya yang lekat dengan masyarakat desa. “Banyak dari mereka yang memilih bermigrasi ke perkotaan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor non pertanian. Sebagian lagi, karena  melanjutkan pendidikan di wilayah perkotaan,”tutur Budi.

Sedangkan faktor penarik,  yakni kondisi wilayah tujuan migrasi yang dianggap lebih menjanjikan. Kemajuan kota di berbagai bidang baik infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan , bahkan sarana hiburan menjadi daya tarik bagi masyarakat desa untuk bermigrasi. Berdasarkan fakta bahwa perputaran kapital di perkotaan lebih besar apabila dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Apabila dikaitkan dengan lebaran (Idul Fitri)  ada salah satu faktor antara lain adanya modal sosial terutama jaringan sosial keluarga/kerabat dimana seseorang memutuskan untuk bermigrasi karena mendapatkan informasi dari keluarga/kerabat yang telah terlebih dahulu bermigrasi. Selain itu melalui modal sosial juga terjalin rasa percaya (trust) karena keluarga/kerabat akan memberikan akses terhadap peluang pekerjaan di wilayah tujuan.

Merujuk kepada data BPS dijelaskan  Budi Sutrisno, S.Sos., M.Si,   jumlah penduduk yang bermigrasi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari gambaran umum dari jumlah penduduk perkotaan yang semakin meningkat. Berdasarkan data BPS dan Bappenas mengenai proyeksi penduduk tahun 2010-2035, pada tahun 2010 jumlah penduduk kota mencapai 49,79% dan diperkirakan pada tahun 2035, penduduk kota akan menjadi 66,6%. Untuk wilayah Provinsi Jawa Barat  jumlah penduduk yang masuk (migrasi in) lebih besar apabila dibandingkan dengan migrasi keluar (migrasi out). Diperkirakan jumlah penduduk yang bermigrasi mengalami kenaikan antara 1-3% sesuai wilayah tujuan para migran. Kota Depok misalnya, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sekitar 1%  penduduk yang datang ke kota tersebut.

Jawa Barat diketahui  merupakan salah satu wilayah tujuan favorit para migran. Berdasarkan data BPS, para pendatang yang berasal dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten. Berdasarkan data statistik migrasi Jawa Barat tahun 2015, wilayah yang paling banyak diminati oleh para pendatang antara lain Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. “Kota/kabupaten  tersebut merupakan wilayah yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang cukup pesat, sehingga membuka peluang mendapatkan kesempatan kerja/usaha,” papar Budi yang ditemui BB, Senin ( 02/07/18) di Bandung.

Tidak ada pengaruhnya

Menurutnya, selama ini upaya pemerintah untuk mencegah migrasi belum begitu efektif, karena migrasi adalah fenomena yang biasa. Selama pembangunan belum merata di setiap wilayah , arus migrasi akan mengalir. Dengan kata lain, apabila masih terdapat ketimpangan pembangunan maka migrasi akan terus terjadi. “Operasi yustisi, tergantung dari tindak lanjut hasil operasi yustisi tersebut. Apabila hanya sekedar dilakukan pendataan , tentunya tidak akan ada pengaruhnya. Tetapi apabila ditindaklanjuti dengan upaya tegas, misalnya dengani  memulangkan kembali para migran yang tidak memiliki keahlian atau adanya jaminan pekerjaan , mungkin akan efektif dalam meminimalisir arus migrasi/urbanisasi,” ujar Budi.

Dikemukakan  Budi Sutrisno,  dampak ekonomis dan demografis terjadinya migrasi atau perpindahan penduduk ,yakni dampak ekonomi. Wilayah tujuan  akan semakin maju secara ekonomi apabila para migran yang datang berkualitas karena memiliki pendidikan dan skill yang mumpuni. Tetapi jika tidak , akan terjadi hal sebaliknya yaitu menjadi beban bagi wilayah yang didatangi. Sedangkan dampak demografis yaitu semakin padatnya wilayah tujuan karena semakin banyak penduduk pendatang. Sedangkan dampak bagi daerah asal akan kehilangan sumber daya potensial apabila yang bermigrasi tersebut dari golongan usia produktif dan berpendidikan.

Program jangka pendek yang harus digulirkan untuk mencegah migrasi/urbanisasi menurut Budi , yakni  program padat karya di perdesaan yang mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu , bisa juga  dengan program desa wisata yang mampu menarik wisatawan dan mendatangkan keuntungan secara ekonomi. Sedangkan program jangka panjangnya yakni pemerataan pembangunan di segala bidang baik infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan. Hal ini sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah, misalnya melalui program dana desa maupun skema jaminan sosial melalui program kartu pintar, kartu sehat, dan seterusnya.

Dampak negatifnya jika pemerintah membiarkan atau tidak berupaya mencegah  migrasi akan menibulkan berbagai masalah sosial di wilayah tujuan. “Pemerintah  telah melakukan berbagai upaya serta evaluasi terhadap berbagai program untuk menekan terjadinya migrasi. Tapi tentunya  bukanlah pekerjaan yang mudah. Selama ini pendatang hanya berbekal  mengadu nasib dengan kemampuan seadanya,” Budi  menyebut kemampuan pendatang yang hanya bermodal nekad. (E-018)***