Ombudsman Awasi Jual Beli Kursi Saat Penerimaan PPDB

58

BISNIS BANDUNG– Ombudsman Wilayah Jawa Barat mewaspadai adanya jual beli kursi saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 dengan menggandeng tim Saber Pungli Pemprov Jabar. Asisten Ombudsman Jabar Noer Adhe Purnama mengatakan, pada pelaksanaan PPDB 2017 ditemukan sejumlah pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh pihak sekolah terutama jual beli kursi.

“Ada delapan sekolah di sekolah besar itu kisarannya 60 (juta), paling kecil 15 juta. Harus tunai, kalau engga tunai tidak akan diserahkan ke oknum selanjutnya ke jenjang lebih tinggi,” ujarnya kepada wartawan, pekan ini.

Ia  mengatakan, temuan itu berdasarkan laporan dari masyarakat serta tim dari Ombudsman yang langsung memantau pelaksanaan PPDB.  Biasanya,  jual beli kursi dilakukan setelah ditutupnya sistem pendaftaran online. Sekolah masih menyisakan beberapa kursi untuk selanjutnya digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menjualnya.

Aduan ini sebenarnya sudah dilaporkan ke Disdik Jabar dan telah dilakukan rotasi kepala sekolah. Namun untuk membuat efek jera, Ombudsman kemudian menggandeng tim Saber Pungli agar transaksi tersebut bisa dihukum secara pidana.

“Sekarang kami kerja sama dengan saber pungli. Jadi kalau ada laporan dari masyarakat, kita langsung berikan data itu ke saber pungli bagaimana saber pungli itu berdasarkan kewenangan punya kewenangan meng-OTT (operasi tangkap tangan). Kalau kami administratifnya,” kata dia.

Ia pun menjelaskan skema transaksi jual beli kursi oleh oknum sekolah yang tak ingin ia sebutkan. Awalnya, masyarakat ingin anaknya duduk di sekolah favorit memberikan sejumlah uang serta dokumen kepada satpam sebagai syarat pertama transaksi jual beli kursi.

Uang yang telah diterima satpam kemudian diberikan kepada oknum guru yang memiliki akses untuk memasukkan peserta didik baru ke sekolah tersebut dengan kisaran harga 15 sampai Rp60 juta perkursi. Terakhir, oknum guru tersebut berkoordinasi dengan seseorang di dinas pendidikan, agar nama peserta didik tercatat sebagai siswa sekolahnya. “Kami menemukan alurnya pada 2017 saat penyelenggaraan PPDB setelah selesai. Sekolah kluster atas masih membuka jalur ini, kursi kosong masih ada,” kata dia.

Pengawasan

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, H.Yumanius Untung menyatakan pihaknya  memberikan perhatian serius atas  proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  SMA/SMK sederajat Tahun Ajaran 2018 dan ia optimistis akan berjalan lancar.

“Tahun kedua PPDB pasca alih kelola wewenang SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Kami optimistis semua prosesnya bisa berjalan dengan lancar,” tuturnya.

Dari hasil pemantauan Komisi V DPRD Jawa Barat pelaksanaan PPDB 2018 untuk jalur non akademik berjalan lancar. “PPDB ini kan masih dalam pelaksanaan, baru tuntas jalur non akademik,“ terangnya.

Secara keseluruhan  pihaknya  belum bisa mengevaluasi karena masih ada jalur akademis, akan tetapi, pihaknya berharap sistem informasi PPDB 2018 di Jawa Barat bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu,  sehingga masalah kendala teknis seperti pada pelaksaan PPDB tahun lalu tidak terjadi kembali.

“Tahun lalu, PPDB online sempat bermasalah, kita harapkan hari ini  lebih baik, terlebih sekarang sudah ada penyempurnaan sistemnya,” ujarnya seraya menambahkan bentuk pengawasan DPRD terhadap proses ini berupa , kunjungan kerja sejumlah anggota Komisi V DPRD Jawa Barat ke sejumlah SMA/SMK terkait pelaksanaan PPDB 2018 untuk jalur non akademis.(B-002)***