Pemutahiran Data Penduduk Solusi Mengatasi Urbanisasi

31

BISNIS BANDUNG– Pemuktahiran data penduduk untuk mendukung berbagai program di daerah sangat penting dan harus mendapat perhatian serius. “Kami akan terus mendorong dinas kependudukan dan catatan provinsi  melakukan pemutakhiran data penduduk mengingat fungsinya sangat penting,” kata Wakil Ketua Komisi I  DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Budihardjo, pekan ini di Bandung.

Ia mengatakan, pemutakhiran data penduduk bisa menjadi solusi terkait masalah urbanisasi penduduk dan pertambahan penduduk, terutama setelah Lebaran.

“Habis Lebaran itu biasanya ada urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, jadi ini harus terus dilakukan untuk mengantisipasi penduduk yang tidak terdata. Hal itu berdampak pada semua sektor pencatatan secara administrasi,” katanya.

Pihakya juga menemukan adanya keterlambatan dalam pemutakhiran data penduduk oleh dinas kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Purwakarta.

Menurut dia, Kabupaten Purwakarta hampir sama dengan wilayah Bandung Raya yang menjadi sasaran perpindahan penduduk dari desa ke kota karena dinilai memiliki banyak kesempatan lapangan kerja relatif luas.

“Padahal, urbanisasi tersebut seharusnya dikondisikan atau dikoordinasikan dengan pemerintah setempat agar urbanisasi tersebut dapat diawasi dengan baik. Jadi Harus ada kontrol untuk memutakhirkan data penduduk,” kata dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemuktahiran data kependudukan juga harus dilakukan untuk warga negara asing (WNA) yang berdomisili di daerah Jawa Barat.  Hal tersebut penting dilakukan agar tidak disalahgunakan oleh WNA yang bekerja di Jawa Barat.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo menginginkan seluruh jajaran pemerintah dapat terlibat langsung mengenai persoalan warga negara asing  WNA. Hal  tersebut  terkait adanya pengungkapan sejumlah kasus penyalahgunaan visa wisata oleh WNA asal Tiongkok.

Pria yang biasa disapa Bamsoet ini menyebut pemerintah pusat telah memiliki tim pengawas orang asing (Timpora). Sehingga lebih mudah dalam mencegah dan mengawasi secara bersama terkait adanya aktivitas ilegal dan pelanggaran hukum.

“Kami minta Direktorat Jenderal Imigrasi dan Timpora untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan,” kata Bamsoet  baru-baru ini.

Ia  mengharapkan agar Badan Intelijen Negara (BIN) dapat membantu terkait pergerakan  WNA.Tak hanya itu, dia juga menginginkan Komisi I DPR dapat bekerja sama. Sehingga tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam bebas visa.

“Ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap WNA yang datang ke Indonesia sesuai dengan tujuan kedatangan,” ujarnya seraya meminta  kepada pihak Imigrasi untuk memperkekat pemberian izin kepada  WNA yang datang ke Indonesia.(B-002)***