Proses Anggaran Tak Boleh Terhambat Agenda Pilkada

49

BISNIS BANDUNG– Pilihan visi misi serta program kerja gubernur dan wakil gubernur yang menang dalam kontestasi Pilkada Jabar 2018 akan ikut dibahas dalam APBD Perubahan 2018 atau APBD 2019. Upaya tersebut merupakan langkah positif mengingat proses penyusunan anggaran tidak boleh terhambat oleh agenda pilkada serentak 2018 di Provinsi Jawa Barat.

“Sebelum tim transisi dari cagub dan cawagub Jawa Barat terpilih masuk, kami sudah menghimpun visi misi dan janji kampanye lewat tim khusus yang dibentuk Bappeda,” kata Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa di Bandung, Senin pekan ini.
Ketika proses rekapitulasi suara Pilgub Jabar 9 Juli 2018  berakhir, sudah memiliki bahan program dari calon.

“Secara tidak langsung kita sudah akan mengakomodasi janji kampanye pemenang pilkada supaya seiring sejalan. Nanti APBD itu akan seiring dengan kepentingan pusat, pemenang pilkada dan hasil pembahasan musrenbang,” jelas  Iwa Karniwa.

Menurut dia tercantumnya program kandidat terpilih dalam APBD Perubahan 2018 sudah bisa dilakukan mengingat ketika disahkan pada September hingga Oktober 2018, anggaran yang disusun dalam periode Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar sudah berakhir.

“Kami tidak ingin ada masalah ke depan, jadi arah kebijakan anggaran kita harus seiring dengan calon terpilih,” katanya.
Selain itu, lanjut Iwa, pihaknya melalui Bappeda Jawa Barat sudah mendokumentasikan seluruh janji kampanye kandidat yang oleh Bappeda dan BPKAD masuk ke dalam perencanaan umum.?

“Tim ini sudah bekerja, jadi paling tidak gambaran mengenai program cagub terpilih sudah bisa dicerminkan dalam pembahasan,” ujarnya.
Dia menuturkan hasil pemantauan ini akan dilanjutkan dengan dimasukkan dalam rancangan Perda APBD Perubahan dan APBD 2019 dan pihaknya juga membuka pintu pada calon terpilih untuk melakukan dialog transisi. “Pembahasan bisa diwakili partai pengusung, tapi bahan dari Bappeda juga ada. Semuanya disesuaikan dengan kondisi anggaran, juga rencana pemerintah pusat dan daerah, jadi sinkron,” kata Iwa.

Agustus ditetapkan

Sementara itu, Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari menyatakan APBD Perubahan 2018 menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) harus sudah ditetapkan pada Agustus sementara Kebijakan Umum Anggaran 2019 harus sudah tuntas Juli 2018.
“Untuk APBD Perubahan harus berjalan Agustus. Saat ini masih ada penjabat gubernur, nanti jadwal dikoordinasikan dengan penjabat gubernur,” katanya.

Melaui hal itu, maka tim transisi gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih dari kontestasi Pilgub Jawa Barat 2018 sangat dimungkinkan untuk berkoordinasi dan berdialog dengan Pemprov Jabar terkait pembahasan program agar bisa masuk dalam APBD.

“Tim transisi masuk pembahasan anggaran ini sudah berjalan, tapi kita tunggu aturan pusat. Tapi Kalau berkoordinasi sangat dimungkinkan, namun kewenangan perumusan APBD Perubahan 2019 dan pembahasan APBD 2019 saat ini masih di tangan penjabat gubernur,” ujarnya.

Ineu mengatakan pembahasan APBD tidak bisa serba singkat mengingat banyak aturan main yang harus ditempuh sekaligus jadwal yang sudah disepakati bersama antara Pemprov dan DPRD Jawa Barat. Pihaknya mengaku program-program gubernur terpilih memang harus sudah mulai dimasukkan mengingat rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Jabar 2018-2023 berdasarkan pada visi dan misi calon terpilih.(B-002)***