Reforma Agraria Jadi Komoditas Politik Dipetieskan dan Tidak Dijalankan

50

BISNIS BANDUNG – Direktur Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan, S.Si mengungkapkan,  reforma agraria yang menjadi mandat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, Undang Undang nomor 5 tahun 1970 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) selama ini dipetieskan dan tidak dijalankan, hingga menyebabkan semakin mendalamnya ketimpangan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya tanah dan memicu maraknya konflik agraria dan kerusakan lingkungan.

“ Undang undang tersebut untuk mengatur dan menata ketimpangan penguasaan dan kepemilikan agraria khususnya tanah untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” ujar Dadan menegaskan.

Dikemukakan Dadan , pembaruan agraria adalah penataan ulang atau restrukturisasi pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, terutama tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dan rakyat kecil atau golongan ekonomi lemah pada umumnya. Hal itu terangkum pada UUPA  pasal 6,7,9,10,11,12,13,14,15,17.

Dadan Ramdan menyebutkan, selama ini, akibat tidak dijalankannya pembaruan agraria dan cenderung dipetieskan telah menyebabkan semakin mendalamnya ketimpangan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya tanah serta maraknya konflik agraria dan kerusakan lingkungan.

Bagi rakyat, petani dan buruh tani, indikator keberhasilan reforma agraria ketika konflik dan sengketa agraria bisa diselesaikan, tanah-tanah terlantar di perkebunan yang sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh rakyat (kaum tani), eks HGU perusahaan yang bermasalah dan habis izinnya serta tanah objek reforma agraria lainnya bisa terdistribusi dengan adil kepada petani/buruh tani yang tidak memiliki tanah untuk bertani dan tempat tinggal.

Aplikasi reforma agraria di Indonesia sebagaimana mandat UUPA belum dijalankan sejak rezim orde baru, dan rezim reformasi saat ini. “Program reforma agraria hanya dijalankan sebatas legalisasi aset atau sertifikasi tanah. Rezim sebelumnya hanya melakukan program sertifikasi, termasuk era presiden Jokowi. Bedanya, Jokowi melalui nawacita menjalankan program TORA dan PS, sebagaimana tertuang dalam nawacita dan RPJMN 2014-2019 yang menjadi jualan politik untuk pemenangan pilpres tahun 2019,” ucap Dadan. Program reforma agraria di Indonesia, lanjut Dadan , mulai dari era Sukarno dan sekarang belum berhasil dijalankan sebagaimana mandat UUPA, belum maksimal dijalankan, buktinya banyak lahan, baik berupa perkebunan dan hutan dikuasai oleh perusahaan/swasta dalam maupun luar negeri yang mencuatkan sengketa antara petani dengan perusahaan yang berujung petani dikriminalisasi dan dipenjarakan. Tanah-tanah yang dikuasai oleh rakyat belum seluruhnya terdistribusikan.

Untuk di Jawa Barat, menurut Dadan , program reforma agraria belum dijalankan maksimal, sekitar 25.000 hektar tanah terlantar di area bekas perkebunan yang dikuasai oleh masyarakat yang masih disengketakan belum terdistribusikan. Banyak perusahaan yang izin HGU-nya habis namun tetap menguasai dan memanfaatkan tanah, sepertia eks HGU PTPN dan perusahaan swasta di Kabupaten Sukabumi, Bogor, Cianjur, Subang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Indramayu, Bandung, Bandung Barat dan Banjar.

Dampak dari tidak optimalnya pemberlakuan reforma agraria banyak sengketa agraria pada bekas perkebunan h terjadi . “Terjadi kasus-kasus kriminalisasi terhadap warga dan petani yang melakukan penggarapan tanah, seperti terjadi di wilayah perkebunan di Banjar, Tasikmalaya, Bogor, Sukabumi, Bandung, Cianjur dan lainnya. Kaum tani yang melakukan penggarapan tanah perkebunan yang ditelantarkan oleh PTPN dan perusahaan swasta yang habis masa izin HGU masih di klaim sebagai tanah milik perusahaan,” tutur Dadan, kepada BB , baru-baru ini.

Pekerjaan rumah gubernur terpilih

Dadan Ramdan menyebutkan,  pihak harus dimintai pertanggungjawabnnya terkait optimal/tidaknya program reforma agraria di Indonesia adalah Presiden, Gubernur , Bupati/Walikota serta Kementrian Agraria dan Tata Ruang. Di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, reforma agraria yang utuh memang belum ada yang dijadikan contoh, namun praktik reforma agraria yang sudah berjalan terjadi di wilayah Perkebunan Badega di Kecamatan Cikajang dan Banjarwangi Garut, di Pasawahan Kabupaten Ciamis.

Namun belum optimal/maksimal dilakukan kabupaten di Jawa Barat yang menjadi lokasi sengketa dan objek reforma agraria yang membutuhkan komitmen nyata dari pemerintah untuk menjalankan reforma agraria. Jadi pembenahannya ada pada pemerintah untuk serius dan konktrit menjalankan reforma agraria. “Untuk Jawa Barat, reforma agraria akan menjadi pekerjaan rumah gubernur terpilih Ridwan Kamil dan harus masuk kedalam dokumen RPJMD Jawa Barat tahun 2018-2023. “Kami menilai, isu reformasi agraria telah menjadi isu politik, khususnya oleh Jokowi yang ingin berkuasa kembali untuk 5 tahun ke depan. Reforma Agraria memang telah dipolitasasi untuk pilpres tahun 2019 oleh Jokowi,” ungkap Dadan.  (E-018)***