Antisipasi Perang Dagang

26

 PROTEKSI, dan tarif tinggi merupakan senjata ampuh yang digunakan Amerika Serikat dan mungkin juga Cina, dalam perang dagang yang sedang berlangsung. Taktik dan penggunaan senjata ampuh itu akan berpengaruh cukup luas, termasuk terhadap ekspor Indonesia. ”Kalau ekspor produk atau komoditas terganggu, kita khawatitrkan nanti perekonomian di daerah juga akan terganggu,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro di Jakarta.

Menurut Bambang Brojonegoro, potenasi dampak  perang dagang bagi Indonesia, tertuju pada sektor manufaktur yang terkait dengan produk tekstil. Mungkin pula AS akan menantang Indonesia mengenai produk-produk yang sudah mendapatkan Generalized Syatem of Preference (GSP). ”Ini akan memengaruhi ekspor Indonesia ke AS,” kata Menteri.  Jawa Barat sebagai penghasil produk ekspor terbesar di Indonesia dipastikan akan terganggu.     Provinsi Jawa Barat merupakan kontributor terbesar terhadap ekspor nasional. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brojonegoro,  pada periode Januari – April 2018, nilai ekspor Jabar mencapai Rp 10.029 juta dolar AS atau 17,08% dari nilai ekspor nasional. Disusul  Jatim,  10,75%. Hal itu berarti Jabar dikhawatirkan terkena dampak sangat besar pula. Dampak yang akan terasa secara langsung di antaranya, terhambatnya ekspor Indonesia ke AS. Betulkah separah itu?

Rapat kabinet terbatas yang digelar di Bogor Senin lalu,  menyiratkan, perang dagang  AS-Cina itu  bukanlah ancaman besar. Namun menurut Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, pemerintah menyiapkan beberapa langkah strategis sebagai antsipisasi perang dagang tersebut. Langkah yang harus dan akan dilaksanakan ialah mengembangkan subsitusi impor sehingga perekonomian semakin kuat. Kekuatan ekonomi akan mampu menangkal dampak perang dagang dan menjawab terjadinya ketidakpastian perekonomian global. Pemerintah juga berencana menyebar titik-titik produksi, baik yang dibiayai pemodal domestik maupun asing. Industri yang sudah jenuh di Jabar, misalnya, dialihkan ke Jateng. Sentra-sentra industri yang terpusat di Jawa akan disebar ke semua daerah nusantara dari Sumatera sampai ka Papua.

Seperti yang disampaikan pemerintah, para ekonom berpendapat, kita tidak usah panik dengan terjadinya perang dagang. Apabila ekspor terhambat, produk ekspor itu akan terserap pasar domestik. Indonesia dengan penduduk 250 juta merupakan pasar sangat besar. Pengamat ekopnomi Unpas, Acuviarta Kartabi, seperti dimuat PR 11/7, mengatakan, kekhawatiran perang dagang akan berdampak terhadap perekonomian daerah, tidak beralasan. AS selama ini mengimpor komoditas atau produk primer yang dibutuhkan negara tersebut.

”Yang kita khawatirkan, nanti Indonesia akan menjadi negara transit. Barang yang sedianya diekspor Cina ke AS, dikamuflase seolah-olah berasal dari Indonesia,” kata Acuviarta. Ia juga menegaskan, barang yang diimpor AS dari Indonesia selain komoditas yang sangat dibutuhkan warga AS, juga tekstil dan produk tekstil. AS tidak akan menolak ekspor Indonesia itu karena produk itu berbahan baku kapas yang diimpor dari AS. Produk tekstil distop, berarti ekspor kapas AS akan terhenti pula. Produk lain juga merupakan barang yang sangat kompetitif. Apabila dikenakan bea impor tinggi, dampaknya akan dirasakan rakyat AS juga.

Seperti sering disampaikan Presiden Joko Widodo, pemerintah dan rakyat Indonesia harus selalu bersikap optimistis. Dalam menhadapi perang dagang Cina – AS, kita harus tetap optimistis bahkan justru hal itu merupakan kesempatan emas bagi ekspor Indonesia. Pemerintah dan pengusaha Indonesia justru harus jeli memanfaatkan berbagai situasi perekonomian global. Peningkatan perekonomian merupakan langkah antisipatif yang harus dilakukan dengan bijak. Peningkatan ekonomi yang dilakukan akibat kepanikan, hasilnya tidak akan sebaik yang kita harapkan. Langkah-langkah yang didorong kepanikan, justru akan menjadi bumerang.

Langkah relokasi industri dari Jabar ke Jateng atau ke tempat lain, seyogianya dikaji ulang. Tumbuhnya industri manufaktur di Jabar mampu meningkatkan pertumbuihan ekonomi Jabar. Sampai sekarang pertumbuhan ekonomi Jabar tertinggi di Indonesia. Kita harus menghitung, apakah pemindahan industri itu akan bermanfaat bagi Jabar dan daerah lain atau justru akan menghambat pertumbuhan industri tersebut karena harus mulai dari enol lagi. Jabar yang ditinggalkan industri itu akan menghadapi masalah ketenagakerjaan yang pasti akan dirasakan lebih rumit. Belum lagi hubungan industri dengan pasar dan infrastruktur.

Pembangunan  yang dilakukan pemerintah sudah berada pada lajur yang tepat. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh akan berdampak positif bagi pertumbuhan masyarakat secara lebih merata. Tindakan pemerintah bukan mengalih-tempatkan industri yang sudah berjalan baik, tetapi mendorong kaum investor agar mau menanamkan modalnya di semua tempat di Nusantara. Mereka pasti terrtarik apabila infrastruktur di daerah itu sudah terbangun dan terkoneksi dengan pasar dan titik-titik distribusi.***