Permukiman yang Padat Problem Rumah Kumuh

105

BISNIS BANDUNG– Seluruh elemen diimbau untuk terlibat dalam penanganan rumah kumuh atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), mengingat  persoalan  RTLH  kerap ditemukan di semua daerah secara nasional.

“Ini merupakan tanggung jawab bersama meskipun permasalahan yang sama banyak ditemukan di kota/kabupaten lain di Indonsia,” tutur Wakil Ketua DPRD Jabar, Ade Barkah Surahman seusai meninjau rumah tidak layak huni di Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, baru-baru ini.

Ia menuturkan, Pemkab Cianjur sudah seharusnya lebih gencar melakukan pendataan dan memberikan program bantuan rumah layak huni pada warganya.

“Penanganannya jangan sampai berpatokan pada bantuan pemerintah karena membutuhkan waktu dan terbatasnya anggaran. Jangan hanya terpaku pada bantuan, anggaran yang tersedia sangat terbatas,” katanya.

Dia mengimbau agar kepedulian dari lingkungan sekitar sangat perlu karena disetiap perkampungan pasti ada warga kelebihan harta, sehingga sudah seharusnya dapat membantu sesama ketika bantuan pemerintah belum datang.

“Rumah tidak layak huni ini tanggungjawab bersama, semua tingkatan pemerintahan harus bergerak maksimal ke depan, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan bersama tanpa harus menunggu dari pemerintah,” katanya.

Menurut catatan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, urbanisasi yang pesat membuat pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan di satu kota. Hal ini membuat kepadatan permukiman yang ujungnya menjadi kumuh karena keterbatasan pelayan dasar.

Jumlah penduduk miskin di perkotaan menjadi 10,49 juta orang pada 2017, terdapat kawasan kumuh seluas 38.431 hektare backlog perumahan mencapai 7,6 juta rumah dan diperkirakan pada 2020 jumlah penduduk perkotaan akan mencapai 60%.

Guna menyelesaikannya, Kementerian PUPR membuat gerakan 100-0-100 yang artinya 100% akses air minum aman, 0% permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi. Dari ketiga hal itu, untuk permukiman kumuh progresnya hingga saat ini baru terselesaikan 10%. Sementara akses air minum dan sanitasi progresnya masing-masing 72% dan 68%.

Rendahnya progres 0% permukiman kumuh dikarenakan masyarakat yang belum terbuka alias masih menolak jika kawasan kumuhnya diperbaiki oleh pemerintah.

Masyarakat sebenarnya ingin berubah tapi cara komunikasinya yang belum pas sehingga belum terjadi. Tapi sebetulnya mereka ingin tinggal di tempat yang lebih baik tapi komunikasinya saja belum lancar.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Rina Farida menambahkan, sebenarnya pada dasarnya semua daerah ingin memperbaiki permukimannya, hanya saja dalam proses penanganannya butuh waktu dalam sosialisasi dan komunikasi.(B-002)***