Memaksakan Sekolah Favorit Cermin Rendahnya Moralitas

26

BISNIS BANDUNG- Kecenderungan orangtua siswa yang memaksakan  anaknya diterima di sekolah favorit  sangat memprihatinkan, apalagi dengan memalsukan keterangan ekonomi tidak mampu (KETM),  membuat sertifikat atau  piagam prestasi aspal (asli tapi palsu).

Menurut Ketua Komisi V DPRD Jabar, Syamsul Bachri, prilaku orangtua seperti ini, sudah mengesampingkan moralitas dengan berpikir sempit yang penting anaknya diterima di sekolah negeri.

Permendikbud 2018 yang ditindak lanjuti oleh Provinsi dengan dikeluarkannya Pergub tentang PPDB Jabar 2018  merupakan kajian dan evaluasi dari PPDB sebelumnya. Namun, sangat disayangkan dalam implentasi dilapangan, ulah para orangtua memaksakan kehendak agar anaknya dapat diterima di sekolah negeri, membuat surat KETM palsu, padahal sesungguhnya mereka tidak masuk dalam katagori KETM sebagaimana ditetapkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik).

Akhirnya menggeser dan mengambil hak orang lain yaitu anak yang benar-benar berasal dari keluarga tidak mampu.

Hal inilah yang terjadi pada pelaksanaan PPDB 2018, padahal dalam Permendikbud dan Pergub, tujuan baik untuk mengakomodasi orang-orang yang kapasitas keuangan tidak mampu agar anaknya tetap bersekolah. Tapi ternyata dimanfaatkan orang mampu,” ujar Syamsul kepada wartawan pekan ini.

Prilaku ortu siswa keluarga mampu ini tentunya tidak mencerminkan moralitas dan norma sosial yang baik. Namun, demi gengsi yang penting anak diterima negeri, jadi letak kesalahannya memanfaatkan kesempatan ini.

Terkait permasalahan zonase, regulasinya juga sudah tepat. Hal ini untuk membatasi calon siswa yang rumah cukup jauh dari sekolah, tetapi karena sekolah itu dianggap favorit dan unggulan tetap saja para ortu memaksakan agar anak untuk diterima. Padahal sekarang sudah tidak ada lagi sekolah favorit/ unggulan, karena pemeritah menginginkan mutu pendidikan merata.

Namun, lagi-lagi  ada upaya  memaksakan kehendak, dengan membuat surat keterangan pindah sementara yang dikeluarkan oleh kelurahan dan atau kecamatan, agar jarak tempat tinggal sianak dekat dengan sekolah yang dikehendaki, agar diterima. Padahal dalam aturan cukup jelas, bahwa penentuan zonase itu berdasarkan KK (Kartu Keluarga), bukan berdasarkan Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS), jelasnya.

Apakah permasalahan PPDB 2018 akibat minimnya sosialisasi dari pihak Disdik Jabar, menurut Syamsul, kalau dilihat dari pemberitaan di beberapa media massa (Cetak, Elektronik dan Online), tidak kurang tetapi belum maksimal. Sehingga masih banyak orangtua kurang memahami regulasi yang ada dan tetap memaksakan kehendak.

“ Pada momen rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Jabar nanti akan  kita sampaikan. Agar kita mengetahui sampai sejauhmana tindakannya  dalam mengatasi permasalahan PPDB 2018  dengan harapan PPDB ke depan lebih baik lagi,” ucapnya.(B-002)***