Suku Bunga KUR Cukup Ringan Rentenir Masih Dipilih Masyarakat

34
????????????????????????????????????

BISNIS BANDUNG -Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  Regional 2 Jawa Barat,Sarwono mengemukakan, OJK menjadikan pelaku usaha, khususnya UMKM sebagai salah satu target edukasi keuangan, mengingat perkembangan UMKM tidak terlepas dari industri jasa keuangan yang dibutuhkannya. 

Menurut Sarwono , ada 3 aspek penting upaya pemberdayaan UMKM , yakni manajemen, pemasaran produk dan akses permodalan. Pemasaran produk yang efektif dan manajemen yang baik akan mendekatkan akses UMKM terhadap permodalan/pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Sebab itu, OJK bekerjasama dengan instansi terkait (pemerintah, swasta, komunitas pengusaha, akademisi, lembaga jasa keuangan)  terus melakukan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pelaku usaha (UMKM). Dalam 3 tahun terakhir, lanjut Sarwono , Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Barat telah melakukan sebanyak 10 kali kegiatan sosialisasi dan pelatihan di antaranya dengan tema pengelolaan keuangan sederhana, marketing online dan meningkatkan akses permodalan dari lembaga keuangan.

“Banyak produk pembiayaan dan layanan jasa keuangan yang dapat diakses oleh pelaku usaha, salah satu yang sedang digalakkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR),” ujar Sarwono , Senin. KUR merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk  memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selain menciptakan lapangan kerja, dan menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu suku bunga KUR yang ditawarkan cukup ringan, yakni sebesar 7% (2018). Dengan suku bunga yang ringan, diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM untuk  pengembangan bisnisnya.

Ditegaskannya , yang harus diperhatikan oleh publik/pelaku usaha/UMKM untuk mendapatkan modal/pinjaman usaha agar aman, yakni harus memahami dengan seksama klausul perjanjian pembiayaan yang disepakati terutama suku bunga, jangka waktu pinjaman, biaya pinjaman, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, pelaku usaha harus memastikan besaran pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan, jangan sampai kekurangan/berlebihan karena akan sangat berpengaruh pada kemampuan dalam membayar cicilan. Agar terhindar dari rentenir, Sarwono menyebut ,  pelaku usaha/UMKM harus meminjam dari lembaga jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh regulator dalam hal ini OJK (bank, perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro) atau Dinas Koperasi dan UMKM.

Dijelaskan Sarwono, selain pemberian edukasi kepada pelaku usaha/UMKM, OJK telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memberikan opsi kepada pelaku usaha/UMKM agar tidak memilih rentenir sebagai pemodal, salah satunya dengan membentuk Bank Wakaf Mikro (BWM) yang sudah digulirkan pada tahun 2017. Dengan adanya BWM, pelaku usaha/UMKM dapat melakukan pinjaman tanpa harus memikirkan beratnya cicilan untuk mengganti pinjaman . Skema pembiayaan melalui BWM merupakan pembiayaan tanpa agunan dengan nilai maksimal pinjaman sebesar Rp 1 juta dan margin bagi hasil setara 3%/tahun. BWM tidak hanya membantu menyalurkan pembiayaan, namun OJK juga mengharuskan BWM untuk melakukan proses pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per-kelompok pelaku usaha atau disebut tanggung renteng.

Saat ini , diakui Sarwono , masih banyak masyarakat lebih memilih rentenir untuk meminjam uang karena merasa proses peminjamannya lebih mudah dan tidak memerlukan banyak syarat. Karenanya masih diperlukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat, mengingat sudah banyak terdapat opsi produk dari lembaga keuangan resmi yang prosesnya mudah. “Sangat jelas yang dirugikan adalah masyarakat pelaku usaha/UMKM. Dengan bunga yang sangat tinggi, dapat menyebabkan ketidakmampuan membayar kembali ,” ujar Sarwono. (E-018)****