ASN Nakal Diancam Dilaporkan ke KPK

43

BISNIS BANDUNG–  Penjabat Bupati Bandung Barat diminta agar  meneruskan program Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama menjabat  hingga pelantikan bupati definitif. Hal itu berkaitan dengan kebijakan  strategis yang harus diselesaikan seijin dari Kemendagri.

“Penjabat itu memiliki kewenangan seperti bupati definitif, hanya saja bedanya saat ada usulan rotasi pegawai harus seijin Kemendagri,” ujar  Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir seusai mengikuti pelantikan di Aula Barat Gedung Sate, Jalan  Diponegoro no. 22, Kota Bandung, baru-baru  ini.

Dia menambahkan, termasuk juga didalamnya menentukan atau membenahi struktur pemerintah daerah untuk keberlangsungan pemerintahan. Sehingga, program pemerintah dapat terus berlanjut dan tidak ada yang tertunda.

“Jangan sampai ada yang tertunda, pemerintahan ini kan harus tetap  berjalan,” tambahnya.

Pj Gubernur Jawa Barat, Mochamad Iriawan  meminta Pj Bupati Bandung Barat dapat menyelesaikan berbagai  persoalan di KBB meski hanya menjabat sekitar dua bulan. Kepada  para pejabat maupun ASN di Pemkab Bandung Barat  hendaknya dapat bekerja  profesional dan penuh dedikasi dalam melayani masyarakat.

Bahkam, Iriawan  mengancam dirinya tak akan segan melaporkan ASN nakal yang malah bermain  dan mengeruk keuntungan pribadi kepada KPK.

“Saya ingatkan kepada jajaran Pemda Bandung Barat, jangan main-main dengan keuangan negara, jangan main-main dengan pelayanan publik. Izin  jangan dipersulit. Jangan ada gratifikasi. Kalau kita ingin maju, perizinan harus dipangkas. Saya  mendengar cukup panjang perizinan di beberapa daerah termasuk KBB,” katanya.

Pasca operasi tangkap tangan (OTT) di KBB, persoalan tender menjadi kendala tersendiri. Namun ia meminta para Kepala SKPD maupun pejabat terkait di KBB tidak  khawatir melaksanakan tender  selama tender tersebut dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku.

Bila tender-tender terus ditunda, ia menyebut masyarakat KBB yang akan dirugikan.

Pj Bupati Bandung Barat, Dadang Masoem mengakui siap melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Plt Bupati sebelumnya. Menjalani hari-hari pertama, ia akan mempelajari birokrasi dan program-program yang sudah  tercanangkan.

“Jadi yang saya cita-citakan dalam waktu 2 bulan itu saya ingin  berkontribusi sedikit apapun juga demi kebaikan Bandung Barat. Saya  dengar misalnya (masalah) lingkungan atau kebersihan, tempat sampah tidak ada, jadi prioritas saya pekerjaan yang ringan dulu,” ucap pria  yang juga menjabat Kepala DPMPTSP Jabar itu.

Berbekal pengalaman sebagai Kepala DPMPTSP Jabar, Dadang siap berupaya  untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setelah kasus yang terjadi. Terlebih, ia sudah dipercaya KPK untuk  membantu 17 provinsi terkait bidang perizinan.(B-002)***