Pemerintah tak Larang Rokok Namun Melakukan Pengaturan

22

BISNIS BANDUNG– Prinsipnya  peraturan pemerintah  tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan,   tidak melarang  rokok, melainkan melakukan pengaturan  terhadap rokok.

Salah satu caranya, dengan menerbitkan peraturan yang memilah kawasan tanpa asap rokok dan kawasan asap rokok di daerah. Dan pengaturan pengawasan tanpa rokok harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 109 tahun 2012.

Kawasan tanpa asap rokok bisa diberlakukan di ruang pendidikan, tempat ibadah dan ruang instansi pemerintahan yang tertutup.

“Hanya saja ini harus diwaspadai jangan disverifikasi oleh teman-teman di pemerintahan daerah tingkat kabupaten kota, bahwa ini menjadi pelarangan merokok,” ungkap  Anggota  DPRD Jabar, Gatot Tjahyono  di sela “Media Diskusi Kawasan Tanpa Asap Rokok: Menyoal Kawasan Tanpa Rokok, Mengatur dan Bukan Menyingkirkan” di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Bandung, Selasa (31/7/).

“Ini substansinya jadi berbeda karena bagaimana pun pro kontra merokok dan tidak merokok, banyak hal positif juga yang didapat seperti soal pajak, penyerapan tenaga kerja dan peluang investasi di daerah – daerah,” ujarnya.

Gatot mengatakan perlu adanya keseimbangan dalam penerbitan peraturan soal kawasan tanpa asap rokok yaang harus ditaati. Sehingga dalam peraturan yang akan diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota harus pula mengakomodir kawasan asap rokok.

Gatot menjelaskan peraturan soal serupa yang ideal dapat mencontoh aturan yang diberlakukan seperti di bandara udara, stasiun kereta api, kantor pemerintahan dan kantor perbankkan serta pusat perbelanjaan. Yang terpenting kata Gatot, di suatu kawasan harus terdapat area kawasan untuk perokok.

“Ini penting saya kira karena jumlahnya (perokok) cukup banyak soal itu. Kita harus terpanggil untuk mereka mendapatkan akses tersebut,” katanya.

Dia  optimistis  pemberlakukan peraturan kawasan tanpa asap rokok dapat dilaksanakan dengan baik, apabila diakomodir dengan seimbang. Masyarakat perokok  dapat mengikuti aturan tersebut apabila sarana dan prasarananya memadai.

Ia  meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera menerbitkan peraturan kawasan tanpa asap rokok yang tidak ideal. Tujuannya adalah agar peraturan serupa di kabupaten kota mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi.

Hal itu harus segera dilaksanakan karena di Jawa Barat, terdapat beberapa program nasional yang akan dibangun kereta api cepat, bandara internasional di Kertajati, yang memerlukan pegaturan kawasan tanpa asap rokok.

Untuk diketahui, pada pertengahan Juli 2018, Pemprov Jabar  mengembalikan draft revisi rancangan peraturan daerah kawasan tanpa rokok (Raperda KTR) Kota Bogor dan menyarankan materinya pengajuan harus mengacu PP 109 Tahun 2012. Peraturan itu berisi tentang pegamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. (B-002)***