Ombudsman : Tidak Mengabaikan, Tenaga Honorer Pendidikan dan Kesehatan

294

BISNIS BANDUNG– Ombudsman RI Perwakilan Provinsi

Jawa Barat  memandang  keberadaan dan posisi  tenaga honorer  (TH) di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang perlu diprioritaskan dalam  penyusunan dan pengambilan kebijakan rekrutmen ASN baik di pusat maupun di daerah , terkait dengan jaminan  hak dan kesejahteraannya dalam menjalankan tugas pelayanan dasar. Pemerintah pusat dan daerah tidak  mengabaikan keberadaan para tenaga  honorer sektor pendidikan dan kesehatan karena  mereka merupakan bagian dalam menyukseskan dan melaksanakan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Dikemukakan Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat,  Sartika Dewi S.H.,C.L.A , kesehatan merupakan modal awal dalam membentuk generasi yang

sehat, kuat dan mandiri secara mental dan jasmani. Kondisi masyarakat yang sehat secara mental dan jasmani menjadi modal dasar untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas, sehingga pemerintah harus mampu mewujudkan tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

 Dijelaskan Sartika Dewi , Ombudsman Republik Indonesia  sebagai Lembaga Negara yang diberikan mandat untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan,  baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik  sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Ombudsman).

Rekrutmen ASN  merupakan bagian dari pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah bidang kepegawaian . Terkait dengan transparansi,   mekanisme atau sistem rekrutmen ASN di Indonesia , khususnya di Jawa Barat, Ombudsman memaknai  transparansi mengacu pada ketentuan Pasal 3 huruf  g Undang-Undang Ombudsman Jo Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Undang-Undang Pelayanan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Ombudsman : Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan) keterbukaan. Pasal 4 huruf h Undang-Undang Pelayanan Publik : Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan keterbukaan , artinya bahwa setiap penerima layanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut , maka transparan dan  rektrutmen ASN di Indonesia dilihat dari tingkat kemudahan dan aksesibilitas yang dimiliki masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi mengenai Standar Pelayanan dalam Rekrutmen ASN yang mencakup :  Dasar Hukum rekrutmen ASN.  Persyaratan, prosedur dan mekanisme rektrutmen ASN. Jangka waktu setiap tahapan rekrutmen yang diadakan mulai dari  pengumuman pendaftaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pelaksanaan hasil seleksi, kelulusan, sampai pada pengangkatan jadi ASN. Adanya informasi mengenai biaya atau tarif layanan dalam proses rekrutmen ASN. Adanya sarana, prasarana dan media untuk mengikuti setiap tahapan prosedur dan mekanisme rekrutmen ASN. Adanya sarana atau media penyampaian pengaduan/keluhan dan penanganan pengaduan dalam hal terjadi permasalahan dalam setiap tahapan rekrutment ASN.

Dikatakan Sartika Dewi,  berdasarkan  pengamatan Ombudsman Perwakilan  Jawa Barat  saat melakukan pengawasan pada penyelenggaraan rekrutmen ASN di

Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2017 lalu, pemerintah telah menjalankan proses rekrutmen nasional ASN secara transparan dan lebih  profesional. “Ada perbaikan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh pemerintah. Rekrutmen ASN dibuat secara terpadu dan terpusat melalui sistem Online di website yang terintegrasi dengan link dari masing-masing kementerian , sehingga memudahkan  para calon peserta rekrutmen untuk mengetahui dan mencari tahu informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan rekrutmen ASN secara terpusat pada satu website yang valid dan terverifikasi,” ujar Sartika Dewi. Tidak hanya itu, lanjutnya , Kementerian Pendayaangunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi serta Badan  Kepegawaian Nasional Republik Indonesia sebagai Panitia Seleksi Nasional , juga  membuka berbagai kanal informasi melalui Media Sosial untuk memberikan informasi seputar proses rekrutmen ASN secara terperinci dan menyeluruh termasuk  tanya jawab yang dilakukan oleh para calon peserta rekrutmen ASN.  Melalui website sscn.bkn.go.id maupun melalui media sosial seperti  twitter official KemenpanRB dan BKN RI menyediakan fasilitas Pengaduan dan Penyelesaian pengaduan bagi para calon peserta untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi selama proses rekrutmen.

Transparansi atau keterbukaan dalam proses rekrutmen ASN di Indonesia tidak hanya pada satu tahapan proses pendaftarannya saja, melainkan juga pada proses hasil seleksi setiap tahapan mulai dari Test Kompetensi Dasar dengan menggunakan sistem Computer Assested Test (CAT) hasil kelulusan sudah dapat dilihat secara langsung dan masyarakat khususnya para peserta test dapat memantau secara langsung hasil seleksi untuk melanjutkan pada tahap berikutnya.

Namun demikian, ungkap Sartika Dewai ,  banyaknya informasi yang disebarkan melalui media Online atau daring , belum sepenuhnya mampu menjamin aksesibilitas seluruh warga atau masyarakat Indonesia terhadap informasi rekturmen ASN sampai ke pelosok atau penjuru negeri. Terutama bagi masyarakat atau warga yang tinggal di daerah

pedesaan yang jauh dari wilayah perkotaan. Hal tersebut terkendala dengan konektivitas jaringan internet, sebaran informasi rekrutmen, jarak tempuh ke kota dan ke instansi-instansi resmi pemerintah. Informasi mengenai proses rekrutment ASN masih berpusat di kota – kota besar atau kabupaten/kota yang dekat ke Ibu Kota Provinsi atau Ibu Kota Negara. Secara pemenuhan standar pelayanan dan implementasi pada proses rekrutmen ASN  tahun 2017 dapat dikatakan cukup transparan, meskipun belum aksesibel bagi seluruh masyarakat.

Sartika Dewi menyebut , terkait  adanya indikasi atau temuan pungutan liar dalam rekrutmen ASN pada tahun 2017, berdasarkan  Data Pengaduan Masyarakat yang ada di Ombudsman  Perwakilan i Jawa Barat dan hasil pemantauan

selama Seleksi CPNS tahun 2017 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat tidak ditemukan  indikasi adanya pungutan liar. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan sistem CAT yang diterapkan  mampu memangkas praktik-praktik KKN yang selama ini kerap menempel pada proses rekrutmen ASN.  Permasalahan yang terjadi , lanjut Sartika Dewi , justru bukan pada indikasi adanya pungutan liar ,  melainkan pada konsistensi penerarapan sistem dan penanganan kendala teknis berkaitan dengan mekanisme online dan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh para calon peserta,  seperti konsistensi penerapan E-KTP sebagai syarat pendaftaran (pada proses pemberkasan), data kependudukan yang tidak dapat terinput pada sistem, baik karena telah digunakan untuk pendaftaran maupun yang tidak terbaca oleh sistem,  sehingga para calon peserta tidak dapat melakukan pendaftaran secara online. “Mekanisme dan tindak lanjut atas pengaduan/keluhan selama proses rekrutmen yang disampaikan oleh para calon peserta melalui mekanisme online, dan petugas  yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan pengaduan selama proses rekrutmen (Panitia Seleksi Nasional), belum memiliki kanal pengaduan di daerah yang dapat menampung dan memfasilitasi para peserta rekrutmen ASN yang mengalami kendala dalam proses seleksi,” ujar Sartika menjelaskan.

Lebih lanjut dikatakan Sartika , jika diliat berdasar hasil pemantauan proses rekrutmen CPNS pada tahun 2017 ,  laporan indikasi pungutan liar dalam rekrutmen ASN dapat diasumsikan terjadi penurunan. Hal tersebut didasarkan adanya perbaikan sistem rekrutmen ASN dengan menggunakan sistem computer assisted test, proses seleksi lebih transparan, ketat dan professional. Meskipun , tidak menutup kemungkinan masih ada praktik tersebut yang tidak diterima laporannya oleh Ombudsman. Setidaknya bahwa Sistem CAT  secara signifikan dapat  memangkas praktik KKN.

Dijelaskan Sartika Dewi , perlu dipahami bahwa praktik pengutan liar berbeda dengan suap yang dapat mengancam kedua belah pihak (pemberi suap ataupun penerima suap) secara pidana. Pungutan liar muncul dari adanya niat dan tindakan penyelenggara atau pelaksana yang menawarkan imbalan uang, barang dan jasa baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melancarkan proses pelayanan yang dimintakan oleh pengguna layanan, sehingga dalam kondisi tertentu tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan oleh pengguna layanan dan atau pengguna layanan yang terpaksa memberikan imbalan uang barang dan jasa di luar tarif atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam pemberian layanan tersebut. Dalam praktik pungutan liar, penyelenggara atau pelaksana pelayananlah yang bersifat aktif melakukan pelanggaran, sedangkan posisi pengguna layanan adalah sebagai korban. Oleh karenanya, sanksi atau penindakan dalam pungutan liar hanya diterima oleh penyelenggara pelayanan publik. Modusnya beragam mulai dari pihak  penyelenggara yang

mempersulit prosedur pelayanan diluar SOP yang telah ditetapkan. “Menambah-nambah persyaratan yang menyulitkan pengguna pelayanan di luar persyaratan yang

telah ditetapkan, memperpanjang waktu pelayanan , sehingga tidak mendapatkan kepastian waktu pelayanan sampai pada yang meminta imbalan dan menentukan

tarif imbalan secara terang-terangan. Penindakan dan sanksi terhadap penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik yang melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan salah satunya adalah pungli yang secara tegas diatur dalam Bab VIII ketentuan sanksi,” tutur Sartika menegaskan.

Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil , penindakan dan sanksi dapat dikenakan, baik  Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana  disesuaikan dengan kerugian yang ditimbulkan

terhadap masyarakat dan negara.

 Sanksi Administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terbagi ke dalam tiga kategori ,   A : Hukuman Disiplin Ringan : Berupa  teguran lisan , teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian katagori B, berupa Hukuman Disiplin Sedang:  Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun .  Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun . Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Katagori C Hukuman Disiplin Berat : Berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.  Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Pembebasan dari jabatan. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai  PNS.  Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

 Apabila tindakan pungli yang dilakukan tidak hanya sebatas merugikan masyarakat sebagai pengguna pelayanan tetapi juga berdampak terhadap kerugian negara dan dilakukan secara  berulang,  maka penindakannya terhadap pelaku dilakukan melalui mekanisme sanksi pidana.

Menyinggung masalah kualitas ASN, menurut Sartika yang harus ditetapkan terlebih dahulu adalah standar  objek yang akan dinilai. Berbeda antara memenuhi kualitas dengan

memenuhi kualifikasi. Kualifikasi seorang ASN adalah salah satu dari komponen atau variabel standar dari seorang ASN untuk menilai kualitasnya. Untuk menilai kualitas ASN  tidak hanya  dilihat dari terpenuhinya kualifikasi ASN , tapin juga harus memenuhi variabel standar lainnya yakni : Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Mematuhi dan menerapkan kode etik dan kode perilaku ASN sebagai bagian dari kebutuhan dasar ASN dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya. Memiliki kinerja yang baik melalui mekanisme penilaian kinerja. Berintegritas, bermoral dan memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik.  Profesional dalam melaksanakan tugas jabatannya.

“Jika, semua variabel tersebut terpenuhi pada diri setiap ASN maka ASN  dapat dikategorikan sebagai ASN yang berkualitas,”tutur Sartika.

Dalam kacamata Ombudsman, ketersediaan ASN harus selaras dengan kebutuhan beban kerja masing-masing instansi penyelenggara pelayanan publik. Jangan sampai  kekurangan ketersediaan ASN pada satu instansi penyelenggara menghambat proses pelayanan. Ombudsman  Perwakilan  Jawa Barat melansir,  saat ini masih banyak  pelaksana atau penyelenggara pelayanan publik yang belum memahami dan menguasai Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara menyeluruh oleh  instansi terlapor (pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik), walau Undang-undang  telah berlaku selama sembilan tahun . Para ASN yang direkrut masih berfokus pada apa yang menjadi tupoksi instansinya masing-masing, belum  keseluruhan diberi pembekalan pelayanan publik (hak dan kewajiban penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik) secara bertahap dan berkesinambungan. Padahal pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu peran pemerintah untuk  kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Muncul pertanyaan apakah kualifikasi dan kompetensi ASN berdampak

terhadap pelayanan publik, jawabannya  sangat berdampak.

Sebab itu , Ombudsman  Perwakilan Jawa Barat memandang , bahwa keberadaan dan posisi tenaga honorer terutama pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan menjadi hal yang perlu diprioritaskan dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan rekrutmen ASN , baik di pusat maupun di daerah  terkait dengan jaminan  hak dan kesejahteraannya dalam menjalankan tugas pelayanan dasar. Pemerintah tidak dapat secara serta merta mengabaikan keberadaan para  tenaga honorer sektor pendidikan dan kesehatan karena keberadaan mereka merupakan bagian untuk menyukseskan dan melaksanakan pelayanan dasar kepada masyarakat.  namun demikian pengangkatan  tenaga honorer sebagai ASN yang perlu diperhatikan oleh pemerintah  adalah :  Proses Pendataan, Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer sektor Pendidikan dan Kesehatan . Penentuan standar pengangkatan menjadi ASN, terutama yang terkait dengan masa bakti (lamanya bekerja), kinerja  tenaga honorer, kualifikasi dan

kompetensi yang sesuai dengan bidangnya serta analisis beban kerja dan kebutuhan dari unit pelayanan masing-masing.( E-018)***