Tol Cisumdawu dan Harapan Rakyat

349

SEBAGIAN  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar merasa khawatir pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) mangkrak atau lamban seperti pembangunan bebarapa jalan tol di wilayah Jabar. Dalam peninjauannya di proyek itu mereka mendapat laporan sekali gus melihatnya secara langsung, pembangunan dua seksi sepanjang 6 km sejak tahun 2017. Namun jalan yang sudah rampung itu tidak dapat dimanfaatkan. Saat ini pembangunan tengah berlangsung meliputi seksi 3 sampai 6.

 Anggota DPRD Jabar Komisi IV meminta jalan yuang sudah selesai itu segera dapat dimanfaatkan. ”Sayang enam kilometer ini menjadi mubazir,” kata Wakil Ketua Komisi IV, Daddy Rohanady, seperti dimuat PR 31/8. ”Kenapa tidak diselesaikan dulu tahap 1 sampai Sumedang agar dapat kita gunakan,” katanya. Ia khawatir pembangunan Cisumdawu tidak selesai sesuai jadwal. Ditargetkan, pembangunan jalan tol tahap 3 selesai akhir 2019. ”Tapi kalau tahap 1 dan 2 masih belum tuntas, pekerjaan itu akan mubazir,” katanya lagi. Ia menyatakan, pada tahap 2 masih ada lahan yang belum selesai dibebaskan. Dari 4,05 km bentangan jalan, yang sudah benar-benar tuntas 4 km. Masih ada sisa yang belum benar-benar bebas.

Pembangunan infrastruktur di wilayah Jabar, hampir selalu menghadapi masalah. Banyak pembangunan yang tertunda, tersalip pembangunan di tempat lain. Persoalan klasik ialah pembebasan lahan. Negosiasi antara panitia pembebasan lahan dengan pemilik lahan sering kali menemui jalan buntu. Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu tidak terlepas dari pesoalan itu. Pembangunan pada tahap 1 dan 2, Cileunyi- Tanjungsari, tidak selesai sesuai jadwal. Masalah lahan belum benar-benar tuntas padahal lahan yang harus dibebaskan itu  milik pemerintah.

Jangankan persoalan lahan yang menyangkut rakyat pemilik, instansi pemerintah saja belum secara langsung menyerahkan lahan itu untuk kepentingan pembangunan. Kendalanya terletak pada regulasi, bukan pada masalah kegunaan lahan tersebut. Dalam kaitan pembangunan, bukti penyerahan lahan, baik melalui mekanisme jual-beli, hibah maupun  alih fungsi, harus ada bukti yangb benar-benar  valid. Tanpa itu, pengembang tidak akan mau melaksanakan pembangunan, takut dikategorikan sebagai pembangunan ilegal. Karena itu pembebasan lahan membutuhkan dorongan pemerintah pusat serta pengawasan yang lebih ketat.

Pembangunan Tol Cisumdawu sudah berjalan 12 tahun sampai akhir tahun 2018. Pemerintah  harus memundurkan target operasionalisasi tol itu. Target paling akhir, Cisundawu akan rampung pada tahun 2019. Rakyat yang sudah bertahun-tahun menunggu terbetangnya jalan dari Bandung ke Majalengka dan terkoneksi dengan Bandara Internasional Kertrajati itu, masih khawatir. Melihat jalannya pembangunan, tampaknya agak pesimistis target itu dapat tercapai tepat waktu. Kita berharap, target terakhir itu tidak meleset lagi.

Masalahnya, rakyat mantan pemilik lahan ingin merasakan manfaat pengorbanannya. Mereka rela memberikan tanah miliknya digunakan sebagai lahan pembuatan jalan. Benar, mereka mendapatkan uang pengganti yang besarannya cukup bagi lahan yang ada di tepi hutan, lahan perkebunan, atau sawah tadah hujan. Namun mereka masih berharap lahan yang dikorbankannya itu berubah menjadi sesuatu yang membanggakan sekali gus punya manfaat sangat besar bagi khalayak. Hal itu akan menjadi bukti amal soleh di pengadilan akhirat nanti. Jalan yang membentang di atas lahan yang pernah menjadi miliknya itu, diharapkan menjadi jalan lurus menuju sarakan geusan mulang jaga (dalam bahasa agama disebut surga).

Harapan itu sampai sekarang dan mungkin sampai kapan pun masih menempel dalam nurani masyarakat kecil pemilik lahan. Selain itu, warga Rancakalong berkeinginan di daerahnya akan ada gerbang tol dan jalan arteri yang menghubungkan Rancakalong dengan Sumedang dan Bandung. Rancakalong merupakan kampung adat yang pernah diresmikan sebagai Desa Wisata Sumedang. Desa itu akan hidup dan mendapat kunjungan wisatawan apabila infrastruktur di daerah itu memadai.

Pemerintah tinggal mendorongnya. Jadikanlah pembangunan Jalan Tol Cisumdawu sebagai proyek prioritas. Jangan sampai mangkrak. Jangan biarkan masyarakat kecil hanya menjadi korban pembangunan tanpa menyaksikan manfaat atas pengorbanannya itu. ***