Rupiah Tidak Stabil, Pelaku Ekonomi Sulit Membuat Rencana Usaha

175

BISNIS BANDUNG — Pakar Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad), Erie Febrian PhD mengutarakan, saat ini  target pertumbuhan ekonomi  Indonesia,  dipastikan sulit tercapai,  terdampak pelemahan mata uang rupiah atas dolar.  Melemahnya rupiah, menjadikan bahan baku yang diimpor menjadi mahal , hingga  beberapa proyek harus ditunda pengerjaannya.

 “Pelemahan rupiah saja  sudah cukup menghambat pertumbuhan. Apalagi jika situasi politik terganggu, rupiah akan semakin terpuruk ,” ungkap Erie .

Dikemukakan Erie Febrian PhD , jika impor  lebih besar dari ekspor, kita akan memiliki neraca negatif terus. Sulit untuk membangun rupiah yang kreadibel, bila rupiah tidak stabil, para pelaku ekonomi akan sulit membuat rencana usaha. Sebab mereka perlu asumsi yang stabil. Dampak dari terpuruknya nilai tukar rupiah atas dolar,  adalah sektor yang paling banyak menggunakan materi impor. Contoh kecil, bahan baku  tempe-tahu , berupa kacang kedelai yang di impor dari Amerika. Padahal, tempe-tahu, lanjut  Erie, dikenal merupakan makanan sejuta umat. “Biasanya pemerintah melalui Bank Indonesia, akan menaikkan suku bunga untuk menarik minat pasar (saving) dalam rupiah. Selain membeli rupiah dengan menggunakan cadangan devisa. Masalah terbesar Indonesia adalah daya konsumsi yang kadang tidak masuk akal.Tidak terlihat penyesuaian level konsumsi di masyarakat, ketika dalam pintu krisis, kaum berada malah tidak  empati untuk ngerem belajanya, khususnya  barang impor,” ujar Erie.

Akademisi Unpad ini mengungkapkan, skenario agar  target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 tercapai, jangka pendeknya pemerintah harus menstabilkan rupiah dulu. Namun nampaknya sulit membawa kurs ke level Rp 13 000 apalagi Rp 11.000. Saat ini pemerintah harus menstimulasi usaha mikro dan memenuhi kebutuhan publik dari komoditi domestik, intinya pemerintah stop impor mayoritas komoditi. “Kita tidak punya cukup modal untuk bermain-main di tengah krisis, apalagi untuk pencitraan. Tapi memang kadang, politik mendikte profesionalitas birokrat. Kurs yang melemah pasti membutuhkan penyesuaian-penyesuaian. Kedepannya, anggaran disusun dengan asumsi kurs yang lebih baik. Pelemahan rupiah akan menahan realisasi beberapa proyek, karena USD lebih mahal,” tutur Erie , Senin (10/9/18) di Bandung .

Untuk pencitraan

Dikemukakan Erie Febrian ,  di tahun politik (2018-2019) kasus penyalahgunaan bantuan sosial jadi titik rawan.”Untuk pencitraan,  mendongkrak popularitas,  mendulang suara, petahana akan melakukan program yang lebih halus, misalnya menaikkan gaji guru, veteran dan lainnya. Yang saya sangat sesalkan, hal itu dilakukan ditengah anggaran yang betul-betul seret,” ucap Erie.

 Erie Febrian  menyebut, pertumbuhan BUMN/BUMD masih “wait and see” di tahun politik, jika politik kita tidak kacau, penghambat utamanya tetap nilai rupiah yang lemah. “BUMN dan BUMD harus diwaspadai pada tahun politik, karena kerap  menjadi ” sapi perahan” sebagai penyokong kebutuhan dana dengan cara halus ,hingga tidak terpantau penegak hukum. Jika BUMN dan BUMD/lembaga usaha jadi ”sapi perahan”, maka badan usaha  akan rusak. Lebih parah, kadang kultur organisasi jadi lemah, karena diobok-obok oleh partai penguasa. Selain BUMN dan BUMD, bidang usaha yang mesti diwaspadai adalah jenis usaha yang dikontrol pemerintah. ”DPR seharusnya peranannya memadai.“ Tapi kita tahu bahwa DPR justru sering jadi sumber masalah. Dalam hal ini sebaiknya LSM – lah yang menjalankan peran pengawasan,” pungkas Erie. (E-018)***