APBD-P Jabar Rp1,29 Triliun Menopang “Quick Response”

240

BISNIS BANDUNG- Pemprov Jabar menyampaikan rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2018 yang mencapai Rp1,29 Triliun.

Menurut Sekda Jabar selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Iwa Karniwa,  anggaran perubahan  tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,25 persen dari APBD murni 2018. Salah satu kenaikan ini juga untuk menopang program “quick response”  (respon cepat) yang digagas oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wagub Uu Ruzhanul.

“Program ini kami siapkan diperubahan karena akan segera diluncurkan,” tuturnya seraya menyebutkan  terkait kekurangan anggaran, ia  memastikan hal ini bisa ditutup dari hasil Silpa perhitungan BPK yang mencapai Rp2,478 triliun.

Pihaknya menargetkan pembahasan APBD Perubahan 2018 bisa tuntas menjelang akhir September yang diharapkan  bisa ditetapkan.

“Saya memimpin langsung dan memaparkan gambaran umum terkait APBD Perubahan. Di antaranya ada perubahan asumsi pejabat umum dan juga khusus untuk bidang pendapatan, terjadinya pelampauan pembiayaan,” ujar Iwa.

Pemprov Jabar, menurutnya, berencana melakukan pergeseran anggaran antar unit karena ada beberapa yang harus dikoreksi. Termasuk beberapa yang terkait dengan sisa lelang.

Pihaknya juga menyampaikan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dilakukan dalam APBD Perubahan 2018 yaitu indeks pembangunan manusia ditargetkan antara 71 persen hingga 71,54 persen.

Lalu indeks pendidikan yang telah direncanakan sebesar 62,51 persen hingga 63,50 persen, dan beberapa hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi juga kan didorong antara 5,5 persen – 5,9 persen, inflasi 3,55 +1 persen, dan terakhir untuk investasi ditargetkan Rp315 triliun – Rp335,3 triliun.

Selain itu kebijakan dari sisi pendapatan diantaranya meningkatkan deviden BUMD. Sedangkan kebijakan belanja pemerintah provinsi akan mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib, nonwajib, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan penunjang pemerintahan.

Kemudian dilaksanakannya RPJMN 2015-2019, diantaranya fungsi pendidikan 20 persen dari total, fungsi kesehatan 10 persen dari belanja, fungsi infrastruktur 10 persen dari total Pajak Kendaraan Bermotor, serta optimalisasi penggunaan aset daerah, dan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi.

“Itulah kira-kira kebijakan anggaran yang kami coba lakukan sehingga target pendapatan murni 2018 adalah Rp31,96 triliun, pada rencana perubahan dengan beberapa peningkatan efisiensi, efektifitas dan lain sebagainya itu menjadi Rp33,25 triliun sehingga ada peningkatan Rp1,29 triliun. Di sisi belanja diusulkan Rp33,9 triliun direncanakan alokasi belanja Rp35,7 triliun sehingga ada peningkatan belanja Rp 1,7 triliun,” kata Iwa. (B-002)***