Ketika Tahu dan Tempe Mengecil Terus

213

    TAHUN 1998 Indonesia dilanda krisis moneter. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS merosot sampai Rp 15 ripu lebih. Rakyat menjerit karena daya beli benar-benar anjlok. Karena pasokan barang makin kurang harga pembelian terus naik sedangkan daya beli masyarakat berada pada tingkat sangat lemah, banyak pedagang di pasar tradisional gulung tikar.Konsumen yang uangnya pas-pasan tidak mampu lagi membeli tempe meskipun harganya tidak naik.

    Tahun 2018, sejak Juli, keadaan mulai mendekati saat-saat krismon 1998 itu. Nilai tukar rupiah  terperosok makin dalam. Perusahaan kecil yang paling parah terkena dampaknya , antara lain perajin tahu tempe. Kacang kedelai sebagai bahan baku industri tahu tempe makin melambung. Industri rumahan yang memproduksi makanan rakyat itu sangat bergantung pada bahan baku impor. Ketergantungan itulah yang menjadi ”senajata” ampuh negara maju menekan perdagangan kita.

     Ketika kita mencoba mengurangi impor kedelai dan buah-buahan, AS marah dan membawa Indonesia ke ranah hukum dagang internasional. Di pengadilan WTO, Indonesia kalah. Hukumannya harus membayar denda Rp 5 triliun lebih kalau Indonesia tidak segera menguibah peraturan yang dinilai melindungi produksi dalam negeri. Dalam hal kacang kedelai, Indonesia sejatinya belum punya niat melindungi produk dalam negeri. Masalahnya, kedelai lokal selain produksi kecil, juga kualitasnya tidak sebaik kedelai AS.

     Dalam keadaan seperti itu, untuk mengimpor kedelai, Indonesia harus mengeluarkan devisa dengan dolar. Kalau dihitung dengan rupiah, harga kedelai impor itu sangat mahal. Sampai Senin kemarin harga kedelai di pasar mencapai Rp 7.600 perkilogram. Sedangkan harga tempe dalam ukuran normal hanya Rp 3 – 3.500 perbatang (geblég) berukuran 20X30X3 cm. Para pengusaha tenpe di Kota Bandung masih ingin mempertahankan kualitas dan ukuran tempe. Begitu pula harganya, sampai hari ini belum ada yang mencoba menaikkan harga eceran tempe di pasar. Masalahnya kembali kepada kemampuan konsumen. Para pengusaha tempe takut kehilangan pembeli ketika dilakukan perubahan ukuran dan harga.

     Benar, ada yang mulai berusaha mengurangi bahan baku, mengurangi ukuran panjang dan tebalnya. Konsumen sudah menjerit. Mereka tidak mau lagi membeli tempe atau tahu. Akibatnya, tempe tidak laku dan sisa di pedagang menumpuk. Menurut berita PR (10/9), seorang pengusaha tempe menaruh dagangannya di kios pasar sampai 50 kg, selalu tidak habis terjual. Sisanya sampai 30 kg. Tempe mudah berubah warna dan rasa kalau tidak terjual lebih dari sehari.

    Di Bandung, dari sekira 700 perusahaan pembuatan tempe, kini di Blok Aci Babakan Ciparay dan di Cibuntu tinggal kurang dari setengahnya.Banyak yang terpaksa gulung tikar dan beralih profesi. Mereka yang masih bertahan meskipun sangat payah,  berharap pemerintah dapat menanggulpangi keterpurukan pengusaha tahu tempe. Harapan jangka panjang, ingin para petani Indonesia mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman kedelai lokal. Apabila kita masih harus mengimpor, hendaknya pemerintah dapat memberi subsidi bagi para pengusaha tempe.Pada era Orde Baru—menurut pengurus Koperasi Tahu Tempa (Kopti)—pemerintah memberi subsidi bagi pengguna kedelai sebagai bahan baku industri. Apakah hal itu dpat dilakukan sekarang? Tentu saja dibutuhkan kajian yang lebih mendalam.

    Produksi tempe, selain menjadi andalan para pengusaha atau industri rumahan, tempe juga merupakan makaan rakyat yang murah tetapi sangat berguina bagi asupan gizi. Karena itu keberadaan tempe harus terus dipertahankan. Tantangan bagi para ahli teknik

pangan, membuat tempe dari bahan baku lain agar kebergantungan terhadap impor kedelai tertanggulangi. Produksi tahu, sekarang sudah banyak yang beralih bahan baku, dari kedelai ke susu. Sedikitnya mutasi dari kedelai ke susu itu dapat menolong pengusaha kecil. Masyarakat pun menyukainya. ***