Penarikan Uang Kertas Rakyat Kecil Bingung

98

   SEORANG pelajar SMK di Bandung datang ke kantor kelurahan. Ia membawa uang kertas Rp 100.000 bergambar Proklamator Seokarno – Hatta. Ia mengadu, punya dekapan lembar uang pecahan seratus ribu. Uang itu kiriman orang tuanya di Bengkulu untuk uang saku dan transportasi ke dan dari sekolahnya. Sedangkan uang kos dan keperluan pendidikan lainnya  dikirim orang tuanya setahun sekali.

    Bagamana, katanya, ia tidak punya uang lain selain kiriman itu kalau uang itu tidak laku lagi. ”Saya takut membeli sesuatu ke warung. Khawatir uang ratusan itu tidak diterima pedagang,”kata gadis berkulit agak gelap dan berhijab itu. Untung lurah  sengaja menemplekan koran yang memuat keputrusan Bank Indonesia tentang masa laku uang kertas lama tersebut. Lurah itu menjelaskan, uang kertas pecahan Rp 100.000 milik siswa tersebut masih berlaku. Meskipun gambarnya sama, yakni Soekarno – Hatta, tetapi yang ditarik dan tidak berlaku lagi, ialah yang bertahun emisi 1999.Siswa itu berteriak kegiarangan.

   Mulai 1 Januari 2019, uang kertas bernilai Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 50.000, dan Rp 100.000 cetakan lama, tidak berlaku lagi. Sejak  awal tahun  2018, Bank Indonesia sudah memberitahukan hal itu kepada masyarakat melalui media massa. Bank membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menukarkan uang yang ditarik itu di BNI terdekat  Alasan utama yang dikemukakan BI, berkaitan dengan keamanan uang kertas lama tersebut. Secara teknologi pencetakan, uang lama itu memiliki berbagai kelemahan. Kualitas bahan, mutu cetak, dan teknologi pengaman, masih mudah ditiru atau dipalsukan. Sedangkan uang yang tahun emisinya  lebih baru, jauh lebih aman.

     Sebaiknya, sepetrti mata uang dolar dan mata uang lainnya di dunia internasional, mata uang itu tidak pernah bergangti-ganti wajah. Dolar AS, misalnya, gambarnyua masih seperti itu sejak zaman George Washington.Bahan baku kertas dan mutu cetaknya sangat sempurna. Jarang sekali rusak. Bicara tentang pemalsuan, jangankan rupiah, dolar AS saja banyak yang palsu. Artinya pemalsuan dan kerusakan mata uang itu bukan hanya terletak pada tinggi rendahnya bahan baku kertas, pernik-pernik pengaman. Akan tetapi pemerintah dan instansi terkait, kurang intensif melakukan eduksasi terhadap masyarakat tentang perawatan mata uang. Masyarakat luas, tidak secara hati-hati mengamati setiap uang yang diterimanya dari luar bank.Kehati-hatian dengan ”meraba dan menerawang” itu, seringkali diabaikan.

    Namun ternyata, tidak semua orang menyimak pemberitahuan BI itu. Bukan hanya siswa SMK yang lapor ke kelurahan saja, mungkin banyak orang yang terjebak dengan kebijakan BI itu. Para petani di daerah, biasanya menjual  hasil panennya kepada pengepul. Mereka menerima uang tanpa melihat tahun emisinya. Uang tersebut disimpan di bawah bantal atau di lemari. Pasti mereka akan merasa sangat kaget, ketika uang miliknya itu tidak diterima pedagang karean sudah kadaluwarsa. Pedagang kecil yang berkeliling dari kampung ke kampung, kelaur-masuk kompleks, akan senang hati ketika dagangannya laku. Mereka tidak memperhatikan benar, apakah uang yang diterimanya itu berlaku atau tidak.

     Sampai awal tahun 2019 ini masyarakat, terutama rakyat kecil, belum benar-benar akrab dengan bank. Masyarakat bankable itu di Indonesia belum benar-benar terwujud. Masih banyak rakyat kecil, yang belum pernah masuk kantor bank. Apalagi masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran agamanya (Islam). Perbankan, sesuai dengan ajarannya, merupakan lembaga keuangan yang menghalalkan riba. Karena itu pemerintah memberi ruang cukup luas bagi terbentuknya bank syariah. Sistem perbakan syariah tidak mengenal bunga (riba).Sayangnya, bank syariah masih belum benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

      Untruk menghindari kerugian yang diderita rakyat kecil, kalau mungkin, BI memberi perpanjangan waktu bagi masyarakat, selama dua atau tiga bulan menukarkan uang yang sudah tidak berlaku itu.Alangkah baiknya bila bank membuka konter di pasar tradisional sebagai tempat penukaran uang. Seyogianya, masalah moneter, terutama pengenalan mata uang dimasukkan sebagai mata ajar di sekolah, terutama di SD dan SMP. ***