Dadan : Kejar Keuntungan Kerusakan dan Pencemaran DAS Tidak Turun

104

BISNIS BANDUNG – Laju kerusakan dan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jawa Barat semakin meningkat dan tidak ada indikasi menurun. Bahkan pencemaran air dan udara di wilayah kawasan industri dan perkotaan berada pada ambang yang tidak hanya membahayakan bagi kesehatan manusia, tapi telah mengancam kemampuan pulih dan keberlanjutan layanan ekosistem Daerah Aliran Sungai. 

 Hal itu diungkapkan Ketua Walhi Jawa Barat Dadan Ramses menjelaskan masalah laju kerusakan dan pencemaran DAS di Jawa Barat saat ini. Dikatakan, kini paradigma pembangunan lebih kuat mengedepankan kepentingan ekonomi politik dan investor untuk mengejar keuntungan ekonomi ketimbang ekologi. Dampaknya telah memperparah dan memperpanjang rantai kerusakan lingkungan hidup yang berakumulasi memicu terjadinya  bencana banjir, longsor, kekeringan, pencemaran sungai dan udara. ”Selain lingkungan, paradigma pembangunan seperti ini berakibat semakin banyaknya ruang hidup rakyat yang terampas dan pelanggaran HAM,” ujar Dadan .

 Walhi Jabar menilai, lanjut Dadan,  selama tahun 2018 status lingkungan hidup di Jawa Barat tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Barat masih bernilai 50 dari rentang nilai indeks 0-100, pada status sangat kurang baik merujuk pada laporan KLHK RI. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Provinsi Jawa Barat berada di peringkat 32 dari 34 provinsi di Indonesia. Indeks tutupan hutan masih di bawah 40, indeks kualitas air dibawah 30 dan indek kualitas udara dibawah 70. “Indikatornya, status lingkungan hidup Jawa Barat menunjukan kualitas layanan alam Daerah Aliran Sungai masih sangat buruk. Percepatan pemulihan kerusakan dan pencemaran DAS belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah serta perusahan-perusahaan yang ada di wilayah Jawa Barat,” ungkap Dadan, baru-baru ini.

 Evaluasi Walhi Jawa Barat terhadap RPJMD 2013-2018, target pencapaian sebagai Green Province tidak tercapai, pencapaian luasan kawasan lindung hanya 38% dari total wilayah Jawa Barat yang ditargetkan 45%. Kebijakan dan program Control Pollution Manajement (CPM) atau Manajemen Kontrol Polusi yang mencakup pencemaran air, tanah dan udara (limbah industri, domestik) tidak berjalan efektif dan maksimal. Di samping semakin meningkatnya laju alih fungsi hutan dan lahan sawah produktif oleh berbagai aktivitas pembangunan infrastruktur skala besar, termasuk gagalnya mempertahan kawasan lindung provinsi dari praktik pertambangan.

 Walhi mencatat,  selama tahun 2018, warga dan wilayah Jawa Barat tidak pernah terbebas dari bencana lingkungan hidup, seperti longsor, banjir, gerakan tanah, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan yang meminta korban harta maupun nyawa. Di sisi lain, wilayah Jawa Barat menyimpan potensi bencana alam vulkanik dan tektonik.

 Selama tahun 2018, bencana alam dan lingkungan hidup selama tahun 2018 terjadi 823 kejadian, longsor (207), banjir (222), angin puting beliung (69), pergerakan tanah (25), kebarakan hutan dan lahan (3), kebakaran hunian (129). Banjir bandang  terjadi sebanyak 8 kali, antara lain di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Kuningan, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Sukabumi.  (E-018) ***