Dana Desa dan Kemiskinan

87

 ANGKA kemiskinan di Indonesia turun.  Badan Pusat Statistik (BPS)  merilis, jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang dari 26,58 juta pada September 2017  menjadi  25,67 juta orang. Pada September 2018. Penurunan angka kemiskinan itu sebagai dampak penanganan masyarakat miskin melalui berbagai kegiatan seperti keluarga penerima manfaat, penyaluran bantuan sosial, beras sejahtera, dan yang paling terlihat nyata karena adanya penggelontoran dana bantuan desa. Masyarajat miskin juga mendapatkan berbagai program perlindungan sosial serta program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, dan sebagainya.

   Meskipun demikian, sampai akhuir 2018 masih terjadi kesenjangan pendapatan penduduk desa dan penduduk kota. Pertanyaannya mengapa hal itu bisa terjadi padahal dana desa diprediksi dapat mendorong pembangunan di perdesaan. Pembanguinan itu dapat mengurangi angka kemiskinan. Penduduk desa tidak usah berusaha ke koga. Mereka dapat mengelola kekayaan desanya dengan bantuan modal yang cukup.

    Dari Kabupatren Sukabumi, dikabarkan, (PR16/1),  sekarang pengelolaan dana desa sudah jauh lebih baik. Pembangunan infrastruktur desa dapat menunjang aktivitas ekonomi warga. Dengan dana desa, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya. ”Dana desa telah mampu membangun 200.000 km jalan dan membuat 37.830 unit BUMDesa. Angka kemiskinan sepanjang Maret 2017 hingga 2016 terjadi penurunan 1,82 juta warga miskin. Sebanyak 1,29 juta jiwa pendudk desa.” Hal itu diosampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo di Sukabumi. Tingkat pengangguran terbuka di perdesaan juga turun 1,21 persen, katanya.

    Secara logika warga desa dengan penggelontoran dana desa itu, sudah semakin sejahtera.Diharapkan dana desa itu mendorong pamong dan masyarakat perdesaan lebih kreatif membangun desanya. Tentu saja hal itu akan terwujud apabila perangkat desa mendapat dukungan masyarakat serta pemerintah kecamatan dan kabupaten. Camat atau bupati harus selalu mengarahkan pemanfaatan dana desa itu jauh lebih baik, transparan, dan akuntable. Pendirian BUMDes, yang katanya sudah mencapai hampir 38 juita itu dapat menjadi tumpuan ekopnomi warga. BUMDes sebagai badan usaha desa diharapkan jauh lebih maju dibanding perkoperasian masa lalu.

     Usaha yang dilakukan BUMDes harus sesuai dengan kondisi daerah, aktivitas, dan kreativitas warga. Bupati Sukabumi, misalnya, mendorong BUMDes berusaha di bidang kepariwisataan, sesuai dengan program kabupaten yang tengah melecut kepariwisataan sebagau prioritas pengembangan.”Kami dorong BUMDes kreatif, khususnya di bidang wisata, seperti membuat cendera mata,” kata Bupati Sukabumi Marwan Hamami. Pihaknya akan mengoptimalkan peran BUMDes mengelola sumber daya yang melimpah di Kabupaten Sukabumi, kabupaten terluas di Jawa Barat itu.

     Menyimak paparan BPS secara nasional, tampaknya ada perbedaan angka dalam, hal kemiskinan dan pengangguran. BPS juga menyatakan  angka kemiskinan tahun ini menurun. Meskipun angka kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan turun dibanding tahun 2017, disparitas kemiskinan antara kota dan perdesaan masih tinggi. Persentase kemiskinan di perkotaan 6,89% sedangkan di perdesaan masih 13,1%. Seperti disebutkan di atas, disparitas kemiskinan itu sudah semakin berkurang bahkan penurunan angka kemiskinan justru lebih banyak terjadi di perdesaan. Salah satu pendorongnya ialah dana desa.

     Pembangunan infrastruktur dan BUMDes seyogianya tidak mendorong masyarakat perdesaan menjadi warga konsumtif. Karena segala keperluan sekunder tersedia sebagai salah satu usaha BUMDes, warga tidak lagi memiliki sikap hemat tetapi justru pengeluarannya jauh lebih meningkat. Akibatnya pengeluaran perkapita perbulan terus naik. Hal itu perlu mendapat pembinaan dari perangkat desa dan aparur yang lebih tinggi.

     Selain itu pemerintah wajib mendapatkan data yang lebih akurat dan validitas tinggi. Angka yang valid dapat menjadi  landasan bagi pengembangan  desa. Perdesaan menjadi kawasan yang mebuat warganya nyaman. Mereka akan betah tinggal di desanya dan  tidak akan  melakukan urbanisasi. Sebaiknya, justru warga desa yang tinggal di kota tanpa penghasilan tetap, lebih baik pulang ke desa. Bersama warga yang tinggal dan perangkat desa  membangun desanya dengan kreagtivitas tinggi. ***