Walhi Desak Pemprov Jabar Kaji Ulang Perluasan Industri

103

BISNIS BANDUNG – Awal tahun 2018 pemerintahan Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan dan keputusan politik dengan Raperda pengembangan industri di Jawa Barat, berbasis bukan agraris. Selain menambah zona-zona industri baru di wilayah Jabar bagian utara, tengah dan selatan. 

 Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jabar,  Dadan Ramses mengutarakan, Walhi Jawa Barat mengkritisi kebijakan itu karena berdampak pada kerusakan alam. Walhi memberi beberapa catatan kritis atas isi dan proses penyusunan Raperda. Pertama aspek potensi dampak lingkungan hidup. Raperda tanpa didasari oleh kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Perluasan dan penambahan koridor kawasan industri dari tiga menjadi enam buah akan membawa dampak alih fungsi lahan sawah, ladang dan resapan air serta akan menambah kerusakan dan pencemaran DAS (Daerah Aliran Sungai) penting di Jawa Barat, seperti Citarum, Ciliwung, Cipunagara, Cimanuk, Cisanggarung, Citanduy, Cilaki dan Cimandiri. Selain berdampak sosial.

 Aspek kedua yakni kebencanaan, saat ini kuantitas bencana lingkungan hidup di Jawa Barat terus meningkat, baik di daerah hulu maupun hilir termasuk di wilayah-wilayah lokasi pembangunan industri. Aspek yang ketiga adalah alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan dan produktifitas pangan. Alih fungsi lahan pertanian, menurut Dadan, saat ini sudah sangat masif, lahan pertanian produktif semakin berkurang. Banyak kasus pembangunan kawasan industri di wilayah-wilayah resapan air. Aspek keempat, jumlah petani semakin berkurang. Produktifitas hasil pertanian menurun, taksiran pengembangan industri membutuhkan lahan pertanian seluas 110.000  hektar yang berdampak pada kehilangan pangan beras sebanyak 682.849,3 ton /tahun.

 Aspek kelima adalah air. Pengembangan industri membutuhkan air cukup banyak ditengah kondisi sumber-sumber air yang mulai kritis.

 Terkhir adalah aspek energi. Kebutuhan energi listrik industri sangat besar, emisi karbon dari aktivitas industri semakin meningkat, penggunaan batubara untuk PLTU menambah emisi karbon di udara, selain sampah dan limbah.  Produksi sampah dan limbah cair, padat dan gas semakin meningkat. “Keberadaan dan kualitas DAS akan semakin menurun, karena sungai dijadikan tempat pembuangan sampah dan limbah,” ujar Dadan.

 Dari kajian kebijakan pengembangan industri di Jawa Barat, ujar Dadan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan industri/penambahan koridor industri di Jawa Barat tanpa didasari oleh KLHS dan RTRW Provinsi Jawa Barat yang saat ini sedang direvisi akan memberikan dampak pada kehidupan sosial, ekonomi kaum tani dan keberlanjutan layanan alam Jawa Barat. Penambahan koridor industri dari 3 menjadi 6 koridor berpotensi mengurangi lahan pertanian produktif dan mengurangi produktifitas pangan.

 Sebab itu Walhi Jawa Barat merekomendasikan agar Pemerintah Jawa Barat mengkaji ulang rencana peraturan daerah tentang pengembangan industri. Pemerintah Jawa Barat agar melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terlebih dahulu untuk memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pemerintah Jawa Barat harus mengkaji Raperda, karena revisi rencana tata ruang wilayah belum final. Pemerintah Jawa Barat tidak menambah koridor industri baru yang akan memberikan daya rusak lebih parah atas kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. (E-018)***