Dalam Pemenuhan Kebutuhan Koperasi Sulit Bersaing Dengan Supermaket

83

BISNIS BANDUNG – Belanja merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi semua orang. Namun, belanja bisa menjadi hal yang tidak menyenangkan manakala harga produk tinggi, sementara anggaran untuk belanja terbatas, sehingga tidak semua kebutuhan terpenuhi. Dalam pemenuhan kebutuhan, supermarket bisa memberi diskon harga yang tidak bisa ditandingi oleh koperasi yang masih belum mampu memberi pelayanan optimal.

Demikian dikemukakan Deputi Kelembagaan Kementerian KUKM Republik Indonesia, Prof.Dr.Rully Indrawan MSi. Dikatakan, permasalahan yang dihadapi koperasi dalam menghadapi persaingan dengan swalayan, di antaranya karena sebagian besar koperasi belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai.

Kurang optimalisasi peran sistem pendukung yang mencakup, penyedia/pemasok bahan baku, lembaga pembiayaan, lembaga litbang, mediator pemasaran dan lembaga layanan bisnis. Di samping kurangnya sosialisasi harga barang yang diperjualbelikan di koperasi. Toko koperasi saat ini menurut Rully masih sangat terbatas, sehingga masyarakat lebih memilih berbelanja di swalayan atau pasar. Kemudian kurangnya minat dan pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat. Koperasi belum memiliki inteligen market seperti yang telah dimiliki swalayan untuk mengetahui berbagai kebutuhan. Koperasi belum mampu memberikan diskon kepada anggota dan masyarakat seperti yang dilakukan oleh swalayan.

Update penataan produk dan turunannya belum mampu dilakukan olaeh koperasi. Sedangkan swalayan bisa melakukan penyesuaian dengan event-event. “Agar koperasi dapat bersaing dengan swalayan dan pasar,  koperasi harus mempersiapkan peningkatan kapasitas kewirausahaan/wirausaha yang memadai melalui pelatihan dan kopentensi. Meningkatkan promosi produk-produknya kepada anggota maupun masyarakat luas,” ungkap Rully, baru-baru ini kepada BB di Bandung.

          Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menurut Rully, pemerintah diberi kewenangan untuk membubarkan koperasi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Kewenangan untuk membubarkan koperasi sebagai konsekuensi yang menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan koperasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. “Iklim serta kondisi yang demikian, hanya terwujud apabila masyarakat dapat mengandalkan sistem perkoperasian yang tangguh dan mandiri,” ujar Rully menegaskan.   (E-018)***