Seleksi Direksi Bank BJB Terbuka bagi Siapapun

89

BISNIS BANDUNG- Seleksi calon direksi Bank BJB dilakukan terbuka bagi setiap anak bangsa yang ingin mendaftar selama memiliki kapasitas dan riwayat perbankan. Tidak bakal dipersoalkan adanya mantan direksi maupun pimpinan eksekutif di bank tersebut yang ingin kembali mengabdi untuk mengembangkan badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut.

“Silakan saja, enggak ada masalah. Silakan saja kalau mau ikut,” kata Gubernur Jawa Barat, Ridwal Kamil, pekan ini   saat dikonfirmasi mengenai keputusannya yang memperbolehkan (mantan Dirut Bank BJB) Ahmad Irfan jika ingin kembali mendaftar sebagai calon direksi.

Ia menuturkan pendaftaran calon direksi Bank BJB yang dibuka mulai 12 Januari 2019 terbuka untuk siapa pun, termasuk mantan direksi dan pimpinan eksekutif.

Menurut dia, hal ini dirasa perlu agar lebih berpeluang mendapatkan kandidat yang terbaik, terutama untuk memenuhi visi dan misi yang ditetapkannya yakni menjadikan Bank BJB sebagai bank berorientasi pembangunan di semua wilayah Jawa Barat.

Hal ini pun sesuai dengan azas keterbukaan sehingga semua masyarakat yang memiliki rekam jejak baik di perbankan punya peluang yang sama. “Kita terbuka se-Indonesia, untuk dicari orang-orang hebat,” katanya.

Gubernur Emil, sapaan akrabnya  berpesan agar pendaftar menyiapkan kualifikasi sebaik mungkin selama mengikuti proses tersebut, khususnya terkait visi dan misi dalam mengoperasikan bank tersebut. Dan tentunya siap  bersaing dengan yang lain.

Mesti sejalan

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundewi sempat mengungkapkan bahwa kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) semestinya sejalan dengan program Gubernur M Ridwan Kami dan Wakil Gubernur Jawa Barat l-Uu Ruzhanul Ulum.

“Kami berharap BUMD di Jabar bisa semakin memberikan keuntungan lebih untuk Pemprov Jabar. Saat ini yang sesuai harapan baru perbankan yakni Bank BJB. Untuk (BUMD) yang lain, saya minta sejalan dengan program gubernur baru yang ingin `ngabret` (kerja maksimal),” jelasnya.

“Dan saya berharap kalau BUMD ada penataan, ada direksi baru, sebanding dengan kinerja yang diharapkan ke depan,” ujarnya.  

Menurut Ineu, selama ini, kinerja BUMD belum memenuhi harapan dan harus diketahui bahwa BUMD-BUMD di Jawa Barat dasar pembentukannya adalah perda.

“Jadi secara periodik direksi BUMD harus melaporkan kinerjanya ke Pemprov Jawa Barat dan jugamemberikan laporan kinerja itu ke DPRD Jawa Barat” kata dia.(B-002)***