PKL yang Direlokasi Berniat Kembali Berjualan di Badan Jalan

126

BISNIS BANDUNG – Kisruh relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari Jalan Tampomas ke lantai dua Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang (PPKS) masih berlanjut. Para pedagang bersikukuh ingin  kembali berjualan di tempat semula.
Kegaduhan pedagang yang direlikosi ini sampai ke  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Sumedang, hingga  memanggil Plt. Asisten Pembangunan, Satpol PP, Kabag Ekonomi dan Dinas Perdagangan serta perwakilan  pedagang eks Jalan Tampomas untuk melakukan audiensi.
Dituturkan Ketua Pembina Himpunan Warga Pasar (Hiwapa), Muhammad Nur , pada dasarnya pedagang hanya menginginkan  solusi yang  bisa berpihak kepada pedagang.karena saat ini,  pedagang dalam keadaan darurat, lantaran di tempat relokasi sepi pembeli .
“Coba lihat kondisi pasar di lantai dua PPKS, menyedihkan Pa, mereka banyak yang gulung tikar, tidak bisa menjalankan roda ekonominya. Kami khawatir semakin ke sini, semua pedagang yang ditempatkan di sana bakal kolep,” tuturnya kepada wartawan usai melakukan audiensi di Gedung DPRD Sumedang, Selasa (22/01/2019).
Menyikapi permasalahan tersebut, ia menjelaskan, telah dicapai satu rencana ke depan yakni akan digelar sebuah kegiatan besar yang akan dilakukan Pemkab untuk menggebyarkan pasar semi modern itu supaya ramai pembeli.
“Alhamdulilah dewan bisa menjembatani kami dengan pihak Pemkab, tadi sudah ada beberapa keputusan. Jadi kesimpulannya, mulai tanggal 27 Januari 2019  digebyarkan agar seluruh SKPD untuk berbelanja ke pasar dengan voucher  berhadiah,” ungkap Muhammad Nur.
Namun demikian lanjut Nur, di jeda waktu 10 hari jelang gebyar tersebut, pihaknya meminta kepada Pemkab Sumedang agar untuk sementara mengijinkan berjualan di tempat semula. ini.
“Kami mohon dengan sangat kepada Pemerintah Daerah, karena situasinya sudah emergency  agar menyediakan ruang untuk 50 pedagang sayur basah. Dalam pelaksanaannya pedagang akan  berjualan menggunakan roda , jadi lapaknya tidak permanen dengan kegiatan penjualan dari pagi sampai jam 16.00 ,”ujar Mohammad Nur menjelaskan..
Ketua Komisi B DPRD Sumedang, Dadang Rohmansyah mengatakan, pihaknya memahami kondisi para pedagang pasca-penertiban. Namun perlu disadari , berjualan di badan jalan merupakan pelanggaran Perda. Pihaknya  berjanji akan menyampaikan hal ini kepada Bupati Sumedang, dan pemecahan masalahnya agar tidak berlarut-larut.
“Para pedagang , sebetulnya paham bahwa berjualan di badan jalan dilarang,  tapi desakan kebutuhan telah memaksanyaa. Meski demikian, sampai kapan pun DPRD akan melarang  tindakan serupa itu. Dalam hal ini  Pemkab agar berupaya memikirkannya,” ujar Dadang seraya menambahkan,  pihak dewan  sebagai wakil rakyat menerima aspirasi pedagang, tapi di sisi lain mendorong pedagang supaya taat  peraturan perundang-undangan.
Dikemukakan Dadang , di sini eksekutif harus tegas, namun  pedagang harus diberi penjelasan mengenai revitalisasi. Kami ingin mendukung program pemerintah, tapi jangan  yang kami dukung  malah  merugikan masyarakat pedagang.

Disinggung terkait rencana gebyar pasar yang akan melibatkan seluruh SKPD agar berbelanja di Pasar secara massal , dijelaskan. Dadang, bahwa rencana tersebut tidak  serta merta dilakukan secara insidental, gebyar akan dilakukan secara kontinyu.

“Jadi gebyar berbelanja  tidak hanya dilakukan dalam sehari, tapi bergulir setiap hari dilakukan bergilir oleh dinas/instansi di lingkungan Pemkab Sumedang berkelanjutan ,”  Dadang menjelaskan pola gebyar berbelanja di pasar .(E – 010) ***