Salahi Prosedur Dana Desa Aparat Berurusan Hukum

102

BISNIS BANDUNG- Banyak aparat desa yang terjerat atau berurusan  dengan hukum, lantaran ditemukan berbagai permasalahan keuangan, mulai penggunaan dana hingga tata cara pertanggung  jawaban  yang menyalahi prosedur pengelolaannya. Akibatnya

tidak sedikit juga aparatur desa terkena APH (aparat penegak hukum) yang berujung ke pengadilan dan dipenjara.

Untuk itulah  Ketua Komisi I DPRD Jabar H.Syahrir menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar menggelar Hearing Dialog dengan  tema ” Pengelolaan pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat” di Cikarang Bakasi, Selasa (22/1).

Berdasarkan Peraturan Kementerian Desa PDTT No.16 tahun 2018, pada Pasal 4 Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Peningkatan SDM , penanganan kemiskinan dan juga pengangguran di desa dan menciptakan lapangan kerja baru.

Menurut  Syahrir, Permendes  itu sebenarnya memberikan keleluasaan kepada desa dalam perencanaan dan penggunaan dana desa. Tetapi harus sesuai dengan perencanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam dialog terungkap masih banyak kendala di desa, seperti kepala desa yang baru  terpilih melakukan bedol desa,  menyebabkan pembangunan tidak ada kesinambungan karena

tidak dapat mencairkan dana bantuan desa. Hal ini harus dicarikan solusinya atau dibuatkan regulasi yang tidak menabrak aturan.

Komisi I DPRD Jabar mendukung  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jabar  akan  melakukan pembinaan dan pelatihan aparatur desa mulai bulan Februari nanti  yang diikuti  Kades, Sekdes dan perangkat desa.

Hasil pelatihan  diharapkan meningkatkan SDM dan kepemimpinan, sehingga pembangunan desa semakin maju. Apalagi saat ini dana desa cukup besar baik yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.

Dana desa yang masuk ke kas desa dari pusat berkisar Rp 800 juta sampai Rp1 miliar per tahun,  kemudian dari provinsi sebesar Rp127 juta per tahun serta  kabupaten. Bahkan untuk  Kabupaten Bekasi sendiri menganggarkan dana desa sebesar Rp1 miliar pertahun. Belum lagi ditambah dari pendapatan asli  desa.

Sekretaris Dinas PMD Jabar M.Ade Apriandi mengungkapkan  peran  Pemrov lebih bersifat monitoring dan mengumpulkan data dari rencanaan penggunaan dana desa dan realisasinya. Dan  tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang sebenarnya ada di kabupaten dan d esa sendiri.(B-002)***