Raperda Soal Keagamaan Dikonsultasikan ke Pusat

93

BISNIS BANDUNG – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Jawa Barat, Drs. KH. Habib Syarief Muhammad Alidrus mengatakan, memasuki tahun 2019, pihaknya menerima tiga Raperda yang diusulkan oleh eksekutif dan dua Raperda Inisiatif DPRD Jabar.

Ketiga Raperda dari eksekutif tersebut terdiri dari Raperda Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan; Raperda Penyelenggaraan Kesehatan dan Raperda Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Tahun 2018-2038. Sedangkan Raperda inisiatif DPRD terdiri dari Raperda Desa Wisata dan Raperda Distribusi.

“Jadi ada lima Raperda yang masuk ke BP Perda DPRD Jabar. Kelima Raperda tersebut, kini mulai dikaji dan dibuatkan tahapan-tahapan penyusunannya. Setelah itu kita bawa ke sidang paripurna untuk dimintai persetujuannya seluruh anggota dewan. Selanjutnya, setelah mendapat persetujuan barulah dibentuk Pansus”, ujar Habib, pekan ini di Bandung.

Dikatakan, Raperda Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan usulan dari Biro Pelayanan Sosial dan Bantuan Sosial Setda Jabar, berdasarkan kajian internal BP Perda, bahwa Raperda ini layak dan dapat ditindaklanjuti karena sudah ada kajian akademis. Namun, sebelum diserahkan ke Pansus, tentunya BP Perda akan melakukan beberapa kajian dan konsultasi ke Pusat yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

Usulan pembentukan Raperda Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupan kali pertama, berkaitan erat dengan visi dan misi  Gubernur Jabar dengan tagline “Jabar Juara Lahir Bathin.”
“ Sedikitnya ada empat (4) hal yang cukup krusial perbedaan pendidikan umum dengan pendidikan agama yaitu 1. Keuangan; 2. Sumber Daya Manusia yg belum maksimal; 3. Sarana- prasarana yg masih minim; dan 4. Kurikulum yg belum singkron dengan kondisi ke kinian/up tude,”jelasnya.

Raperda ini nanti akan menjadi payung hukum, bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam mendukung program pendidikan agama dan keagamaan. Sehingga tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi juga harus mendapat support dari pemangku kepenting seperti gubernur, bupati/walikota.

Selanjutnya  akan menyosialisasikan Raperda ini ketiga titik / daerah untuk memperoleh unpan balik dari berbagai stakeholder. Nanti, hasil konsultasi dari Kemenag dan Kemendagri serta dari berbagai stakeholder termasuk kalangan akedemisi dan tokoh masyarakat baru lah kita rangkum dan susun, setelah siap kita bawa ke sidang Paripurna untuk mendapatkan persetujuan dewan.

Habib berharap, di tengah kesibukan seluruh anggota dewan dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2019, bagi anggota dewan yang menjadi anggota Pansus nantinya dapat menyelesaikan Pembahasan Raperda Pendidikan Agama dan Keagamaan; Raperda Penyelenggaraan Kesehatan dan Raperda P3KP.(B-002)***