Walhi : Rakyat Dipenjara Dominan Masalah Lingkungan dan Limbah

133

BISNIS BANDUNG – Selama tahun 2018, Walhi Jabar, selain melakukan penanganan kasus-kasus lingkungan hidup, juga mendapatkan sejumlah pengaduan masalah pembangunan dan ancaman perusakan lingkungan hidup sebanyak 17 kasus.

          Dikemukakan Direktur Wahana Lingkungan Indonesia, Dadan Ramses, pengaduan yang masuk ke Walhi, antara lain antaranya pembangunan perumahan di sempadan sungai dan waduk Saguling di Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Bandung Barat Batujajar. Pencemaran limbah pabrik yang menyebabkan bau di Perumahan Pesona Madani dan Graha Dinatera Kota Depok. Pertambangan galian C tidak berizin di Desa Ciparanti Pangandaran.

Pembangunan perusahaan air di Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Bogor. Penambangan dan pencemaran Sungai Cimahi di Cibadak Sukabumi. Pertambangan galian C di Desa Hambalang Kabupaten Bogor. Pencemaran sungai Cileungsi oleh pabrik tekstil di Kabupaten Bogor, (8). Pencamaran Sungai Tonjong oleh limbah pabrik di Kabupaten Pangandaran. Pembangunan trace KCIC yang akan menghilangkan RTH publik di perumahan Margawangi Cijawura Kota Bandung. Pembangunan Universitas Muhamadiyah Bandung (UMB) di Perumahan Cipadung/Penyileukan Kota Bandung yang dilakukan sebelum memiliki Amdal, izin lingkungan dan IMB dikeluarkan. Proyek pembangunan waduk Cibeet seluas 2000 ha di Tanjung Sari Kabupaten Bogor. Proyek pembangunan kolam retensi Cieunteung Baleendah Kabupaten Bandung. Pertambangan galian C di wilayah DAS Ciasem Kabupaten Subang. Perluasan pembangunan sarana komersil PT Bandung Pakar di Desa Mekarsaluyu dan Cibeunying Kawasan Bandung Utara. Kasus penembakan macan kumbang di Sukanagara Soreang. Pengaduan keluarnya Izin Pembuangan Limbah B3 dari KLHK kepada PT SPV di Purwakarta yang maladministrasi. Pengaduan perubahan fungsi Cagar Alam Kamojang dan Papandayan menjadi Taman Wisata Alam.

          Dadan menyebut, bukan hanya ruang hidup dan lingkungan rakyat yang terampas, rakyat pun telah dikriminalisasi, bahkan harus mendekam dijeruji penjara karena melakukan perlawanan.  Selama tahun 2018, rakyat mengalami intimidasi dan dikriminalisasi, di antaranya empat orang petani Jatayu yang penolak PLTU batubara dipenjara 6 bulan. Kemudian bulan September 2018, kasus kriminalisasi yang dialami petani Jatayu Indramayu, juga kasus kriminalisasi warga, petani dan aktivis lingkungan hidup di Cibitung Sukabumi (4 orang), Antajaya Bogor (4 orang), Purwakarta (1 orang), Pasir Datar Sukabumi (9 orang), Banjar (11 orang). Warga yang mengadu dan bersengketa ruang dan lingkungan pun mengalami intimidasi dan ancaman dari aparat keamanan dan pemerintah.

          Bukan hanya di kasus PLTU Indramayu, intimidasi dan kriminalisasi teralami juga oleh warga yang berada di Kawasan Bandung Utara, korban pembangunan sarana komersil PT Bandung Pakar. ”Ada 3 orang warga yang dikriminalisasi, bahkan Dahlan sudah divonis 7 bulan penjara dan sekarang berada di LAPAS Jelekong Baleendah,” ungkap Dadan baru-baru ini. (E-018)****