Label Halal Mampu Mendorong Kepercayaan Konsumen

108

BISNIS BANDUNG – Plt Kabid Humas dan Kelembagaan LPPOM MUI, Ivon Widiahtuti, S.Tp, menyebut, terbitnya Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan dimuksudkan  agar masyarakat memperoleh pangan berkualitas, aman serta  kandungan bahan yang digunakan. Sehingga sertifikat halal yang semula bersifat sukarela, kini menjadi  wajib sesuai Undang-Undang No. 33 tahun 2014

            Menurut Ivon Widiahtuti, ijin pencantuman label halal dikeluarkan oleh BPOM. Label halal untuk produk yang beredar di Indonesia berasal dari MUI.

            Ivon Widiahtuti, S. Tp mengungkapkan, jika merujuk pada Undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 56 (label halal)  bagi yang melanggar undang-undang tersebut akan terkena sanksi. Pengawasan mengenai produk yang beredar dan ijin pencantuman label halal saat ini menjadi otoritas BPOM.

Logo halal MUI yang tertera pada kemasan sebuah produk, menurut Ivon,  sudah banyak dikenal luas, hingga masyarakat memiliki tingkat kepercayaan tinggi atas kehalalan suatu produk. ”Untuk pengawasan produk berlabel halal, agar tetap dilakukan pemerintah karena memiliki perangkat hingga tingkat pemerintah daerah,” ujar Ivon, belum lama ini menjelakan.

            Menurut keterangan, produk wajib bersertifikat halal telah diterapkan pula di Malaysia, karena warganya banyak yang beragama Islam. Sebab itu, pemerintah Malaysia sangat mendukung industri halal dikembangkan di Malaysia. Namun keharusan pencantuman label halal, lanjut Ivan,  tergantung pada regulasi di negara tujuan ekspor. Jadi tidak semua negara tujuan ekspor mengharuskan pencantuman label halal. “Berdasarkan pengakuan pelaku usaha yang mencantumkan logo halal, telah meningkatkan kepercayaan konsumen muslim, bila target pasarnya adalah konsumen muslim, seperti  di Indonesia. Kebanyakan dari pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal, penjualan produknya meningkat,” pungkas Ivon.  (E-018)***