Pemkab Bandung Dapat Kucuran Rp 597 Miliar Dana Desa dan ADPD

115

BISNIS BANDUNG –  Menginjak tahun 2019 pemerintah pusat dan Pemkab Bandung kucurkan dana Rp 597 miliar, masing-masing dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Rp 311.070.693.000 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bandung Rp. 286.310.465.200 yang dialokasikan untuk Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Perimbangan Desa (ADPD).

Mengenai alokasi anggaran DD dan ADPD yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser meminta Kepala Desa (Kades) untuk berhati-hati dalam penggunaan dan pengelolaannya. “Saya minta setiap kades untuk memperkuat koordinasi, secara internal maupun eksternal untuk minimalisir setiap kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaannya,” ujar Bupati. Alokasi anggaran DD dan ADPD diperkuat Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 93 Tahun 2018 Tentang ADPD dan Perbup Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DD. Adanya dua peraturan bupati tersebut, lanjut Dadang, para kades diharapkan dapat memahami dengan cermat petunjuk teknis pengelolaannya.dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Desa sebagai satuan terdepan merupakan gambaran umum wajah negeri ini. Setiap masalah ada di perdesaan. Untuk itu pergunakanlah anggaran ini sesuai dengan skala prioritas kebutuhan desa, yang tentunya tetap mengacu pada aturan yang berlaku,” ucap Dadang seraya menegaskan, bahwa salah satu titik tekannya adalah semua proyek pembangunan harus dilaksanakan secara swakelola. Artinya, mulai dari tenaga kerja, bahan material, hingga konsumsi yang digunakan selama pelaksanaan proyek, berasal dari desa itu sendiri. Jadi 30 % DD harus digunakan secara Padat Karya Tunai (PKT). Dadang juga mempertegas mengenai bahan bangunan yang digunakan sampai konsumsi tukang jangan diambil dari luar, harus warga desa masing-masing.

Diingatkannya, dalam proses pencairannya anggaran, aparat desa harus menjauhi gratifikasi. Jadikan pengalaman sebagai guru terbaik. Sering kita lihat di media massa, bagaimana gratifikasi menjadi modus yang menyeret para pengelola terjerat masalah hukum.

” Selain itu, hindari nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, jauhi mark up dan libatkan partisipasi masyarakat dalam penatausahaan pengelolaan keuangan. Terakhir, jauhi rekayasa laporan dan formalitas pelaporan dalam pertanggungjawabannya,” ungkap Dadang, baru-baru ini di Gedung Moch.Toka kawasan perkantoran Pemkab Bandung di Soreang.

Sementara Kepala DPMD Kabupaten Bandung Drs. H. Tata Irawan Subandi menyebut, pada tahun 2019 DD terbesar diterima Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu. Sedangkan yang terkecil diterima Desa Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka.

“Desa Sugihmukti menerima total Rp 3,4 miliar, Desa Cicalengka Kulon menerima kurang lebih Rp. 1,7 miliar,” ungkap Tata Irawan.

Pada kesempatan acara ini Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan berharap, Kades harus tahu kondisi permasalahan di desanya jangan banyak diam di kantor, harus turun langsung ke masyarakat. Telusuri setiap sudut desa, agar tahu bagaimana kondisi dan permasalahan yang dihadapi warganya.” Kemudian laporkan setiap permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri secara berjenjang, kepada camat lalu kepada bupati,” kata Kapolres. (B-003) ***