Pembahasan RPJMD Jabar 2019-23 Terancam Mulur

120

BISNIS BANDUNG –  Pembahasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat Tahun 2019-2023 oleh DPRD Jabar bersama eksekutif  (Pemprov) terancam mulur  dari waktu yang  telah ditentukan, melihat tenggat waktu seharusnya pembahasan selesai Maret 2019.

Menurut  Ketua Fraksi  Partai Demokrast DPRD Jabar, H. Asep Wahyu Wijaya, berdasarkan aturan, secara normatif  batas waktu penyelesaian RPJMD Jabar adalah enam  bulan sejak pelantikan Gubernur terpilih Ridwan Kamil , RPJMD harus sudah selesai, dari tanggal 6 September 2018, berarti 6 Maret 2019  harus selesai. Namun, melihat hasil pembahsan di Pansus VIII DPRD, ada kemungkinan mulur.

“Kemungkinan molor itu sangat besar sekali, karena pembahasan RPJMD baru efektif bekerja pada Januari 2019. Jadi faktor utama soal mepetnya waktu pembahasan,” ujarnya kepada watyawan baru-baru ini.

“Terus terang secara prinsip ngurusin Jawa Barat dengan jangka waktu mepet begini tentu tidak maksimal. Jabar  merupakan provinsi yang besar jumlah penduduknya, penyangga ibu kota tapi waktu yang di buat mepet itu menjadi salah satu masalah,” ujarnya.

Asep mengatakan, sebenarnya secara konten, draf materi RPJMD sudah ada, bahkan sudah ada beberapa pembahasan yang sudah dianggap final oleh Pansus. Namun, ternyata harus bolak balik, dari Bappeda tarik lagi tarik lagi. Hal ini jelas menyita waktu yang berujung mulur.

Selain itu, hal yang juga menjadi penyebab bisa mulurnya pembahasan RPJMD karena Pansus VIII harus menunggu penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah yang saat ini masih di bahas di Pansus VII DPRD Jabar.

“ Terus terang Pansus VIII tidak bisa menyelesikan pembahasan RPJMD jika RTRW belum selesai”, ujarnya. .

“Apakah kami akan pakai RTRW eksisisting yang zaman Pak Aher atau gubernur yang baru? Harusnya RTRW yang baru karena denah berubah. Gagasan Kang  Emil  (Ridwan Kamil) dan Kang Uu pasti bergeser,”tandasnya. (B-002)***