Angga : Jangan Ditunggu; Cabut HGU Serahkan Kepada Rakyat

182

BISNIS BANDUNG –Sekretaris Lembaga Kajian Agraria Damar Leuit, Angga Hermanda menyebut, pernyataan Presiden yang menunggu pemegang konsesi besar untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya ke negara, terkhusus tanah Hak Guna Usaha (HGU) agar diserahkan ke rakyat kecil sudah betul, tapi kurang tepat.

            Dijelaskan Angga , konsesi merupakan  pemberian izin untuk pemanfaatan atas tanah oleh pemerintah kepada perusahaan, individu atau entitas legal lain. Misalnya pemberian HGU, tambang, pemanfaatan hutan dan lainnya. Penerimaan konsesi merupakan badan hukum, perusahaan atau koperasi. Konsesi di kawasan hutan (wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) dan non-kawasan hutan (wewenang Kementerian Agraria dam Tata Ruang/BPN RI). Bentuk konsesi bisa Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan atau lainnya.

            Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 34, salah satu ketentuan Hak Guna akan hapus jika jangka waktu berakhir, dihentikan sebelum berakhir karena tidak memenuhi syarat, dilepaskan oleh pemegang hak sebelum waktu berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan atau tanahnya musnah.

Dalam Pasal 29 UUPA, HGU diberikan paling lama 25 tahun, bisa diperpanjang untuk 35 tahun selanjutnya. Namun  bisa diperpanjang satu kali lagi selama 25 tahun. “Terutama untuk HGU atau izin konsesi lain yang sudah berakhir. Redistribusi itu bisa melalui skema koperasi petani. HGU aktif  bisa dicabut oleh pemerintah dengan alasan untuk kepentingan umum atau karena ditelantarkan. HGU yang diterlantarkan akan diambil alih negara yang akan digunakan untuk reforma agraria,”ujar Angga Hernanda, belum lama ini di Bandung.

            Disebutkan Angga, dalam UUPA terdapat dua ketentuan yang berbeda dengan pernyataan Presiden. Pertama, dilepas oleh pemegang HGU, kedua dicabut untuk kepentingan umum. Presiden memilih ketentuan yang pertama, yakni menunggu diserahkan oleh pemegang hak. Padahal ketentuan kedua yakni dicabut untuk kepentingan umum adalah yang paling mencirikan reforma agraria, antara lain mendistribusikan tanah kepada petani dan rakyat yang tidak memiiki tanah.

”Jika Presiden memilih ketentuan yang kedua, ada regulasi yang bisa dijalankan secara sistematis dan dalam tempo sesingkat-singkatnya, melalui Perpres 86/2018 tentang reforma agraria,” tutur Angga.

Saat ini, lanjut Angga, rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu menjalankan reforma agraria yang saat ini sudah berjalan namun masih belum sesuai harapan. Reforma Agraria sesuai perintah UUPA merupakan upaya korektif untuk menata ulang struktur agraria yang timpang menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria, tidak ada konsentrasi berlebihan dalam penguasaan dan pemanfaatan atas sumber-sumber agraria oleh segelintir pengusaha.

Pembaruan agraria, dikemukakan Angga, harus dapat menciptakan proses perombakan dan pembangunan kembali struktur sosial masyarakat, khususnya bagi masyarakat pedesaan. “Saat ini sertifikasi masih lebih dominan dibandingkan mendistribusikan tanah konflik agraria dan eks HGU kepada petani,” ungkap Angga.

            Angga berharap, Perpres Reforma Agraria dijalankan secara konsekuen. Memang jika itu terjadi akan menohok para tuan tanah yang jelang Pilpres 2019 berada di dua kubu Capres. “Luas lahan HGU  belum dibuka ATR/BPN padahal Mahkamah Agung sudah perintahkan agar data itu dibuka untuk umum. Terluas dimana. Diperuntukan untuk apa dan siapa pemegang HGU-nya, sejauh ini belum dibuka ATR/BPN,” ungkap Angga seraya menambahkan, mengenai kaitan pemegang HGU dengan dukung mendukung Capres pada Pilpres 2019 serta dana kampanye, bisa saja terjadi karena penguasaan tanah yang timpang oleh segelintir orang yang hadir menjadi pendukung para calon kontestan pemilu. (E-018)***