Berdampak Pada Sosek dan Lingkungan Hidup; Jawa Barat Diposisikan Jadi KSN

100

BISNIS BANDUNG — Kebijakan pembangunan nasional, Jawa Barat diposisikan sebagai pusat industri dan jasa nasional serta kawasan strategis nasional (KSN) yang padat pembangunan infrastruktur skala besar, industri dan properti yang dilakukan pemerintah pusat dan pihak swasta. Kebijakan tersebut akan memberi dampak buruk terhadap daerah aliran sungai (DAS), ekonomi, sosial dan bencana lingkungan hidup. Dari aspek lingkungan hidup, wilayah Jawa Barat sudah masuk ke dalam darurat lingkungan dan DAS , hingga indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Jabar berada pada peringkat 31 dari 34 provinsi di Indonesia.

Dikemukakan Direktur Walhi Jawa Barat, Dadan Ramdan , dalam kurun waktu lima tahun terakhir, walau ada kompensasi pembangunan infrastruktur skala besar , seperti bendungan, jalan tol, bandara, kereta cepat, pelabuhan, PLTU telah mencuatkan dampak sosial, ekonomi,  lingkungan, konflik sosial, kriminalisasi , bahkan harus berujung di pengadilan. Di samping itu , pembangunan infrastruktur dan industri skala besar di Jawa Barat telah merampas lahan-lahan pertanian pangan produktif dan mengalihfungsi lahan pertanian produktif di wilayah utara, tengah dan selatan Jawa Barat, termasuk polusi air dan udara. Pembangunan infrastruktur skala besar  menyisakan masalah lingkungan, konflik dan HAM.

Dirinci Dadan, dalam kurun waktu empat tahun, di Jawa Barat, tercatat ada 12 konflik pembangunan infrastruktur dan agraria yang berujung pada kriminalisasi,  19 orang petani dan warga yang dipenjara. Kemudian, dalam empat tahun terakhir, terjadi bencana lingkungan hidup di Jawa Barat sebanyak 3.278 kejadian. Longsor 1202 kejadian, banjir 760 kejadian, kekeringan 423 kejadian, angin puting beliung 384 kejadian, gerakan tanah 92 kejadian, gempa sebanyak 262 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 255 kejadian dengankorban meninggal dunia mencapai 331 orang.

Menyinggung visi, misi dan strategi kedua pasangan Capres untuk Pilpres 2019 isu infrastruktur, energi, pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup memang  disampaikan , tapi Walhi Jawa Barat menilai kedua pasangan Capres tidak memiliki strategi dan terobosan-terobosan baru yang inovatif dan radikal dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan dan mempercepat pemulihan lingkungan hidup .

            Paradigma pembangunan berkelanjutan pun , menurut Walhi , tidak disampaikan oleh kedua pasangan. Sedangkan untuk mencapai Indonesia maju memerlukan kemajuan ekonomi secara berkelanjutan yang seharusnya oleh mereka berdua disampaikan kekuatan sustainable development. Selain itu banyak isu-isu yang luput dielaborasi oleh kedua pasangan Capres, seperti isu kerusakan DAS, pencemaran udara dan air oleh limbah dan sampah di DAS, perubahan iklim dan bencana lingkungan hidup, kelembagaan penegakan hukum lingkungan, masalah buruknya kebijakan tata ruang hingga ke soal kriminalisasi petani dan warga yang berjuang untuk lingkungan hidup.

            Mereka terpaku pada pengembangan biodiesel/bioetanol. Padahal sudah ada celah pembahasan soal energi terbarukan saat muncul video dampak lubang tambang akibat batu bara , tetap fokus pada isu infrastruktur, tidak ada mekanisme yang jelas untuk transisi energi. Di Jawa Barat Walhi Jabar menyatakan tidak setuju jika pembangunan energi panas bumi harus mengorbankan kawasan hutan cagar alam dan masyarakat setempat.

            Dadan Ramdan menegaskan, masalah penghentian kriminalisasi aktivis lingkungan dan HAM terlupakan oleh dua pasangan Capres. Tidak ada pembahasan soal penegakan hukum lingkungan dan pemidanaan korporasi yang melakukan pengrusakan lingkungan menjadi dugaan kuat adanya kekuatan oligarki dari tambang dan perusahaan ekstraktif yang mempengaruhi kebijakan kedua pasang Capres.

            Perjuangan menyelamatkan lingkungan, lanjut Dadan , semakin berat karena dua pasangan Capres dikelilingi aktor yang bermain pada bisnis SDA dan industri ekstraktif, dengan kondisi serupa ini sangat wajar jika isu lingkungan hidup, energi dan bencana lingkungan tidak menjadi isu utama dalam debat.(E-018)***