Antara Benefit dan Profit

58

  CALON Wakil Presiden Nomor 02, Sandiaga Uno, mengapresiasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini. Namun pembangunan ekonomi, menurut Sandi (panggilan akrabnya), tidak dirasakan rakyat. Berbagai harga kebutuhan rakyat terus naik dan tidak terjangkau. Selain harganya tinggi, daya beli rakyat sangat rendah,” katanya. Karena itulah, pasangan capres/cawapres 02 lebih mementingkan penataan ekonomi demi kesejahteraan rakyat.

     Fokus pemerintah sampai akhir masa jabatan 2014-2019 pada pembangunan infrastruktur. Jalan tol dan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan  hampir rampung seluruhnya. Sedangkan reaktivasi rel di Jawa Barat sedang dilakukan.  Selain itu pembangunan bandar udara dan pelabuhan bertaraf internasional di beberapa titik di Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara sampai Papua, masih dalam proses pengerjaan.

     Tampaknya pemerintah sedang bersicepat mengejar ketertinggalan dari negara lain. ”Indonesia membangun Jalan Tol Jagorawi tahun 1978, yang dijadikan contoh negara lain.  Tapi setelah itu hingga 40 tahun kemudian, Indonesia baru mampu membangun jalan tol 780 kilometer,” kata Presiden Joko Widodo  di Bandung. ”Padahal Cina selesai membangun 280.000 km dan negara tetangga paling dekat yakni Malaysia selesai membangun jalan tol selama itu, 1.800 km,” kata Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Harian Umum Pikiran Rakyat di Jl. Asia-Afrika, Bandung.

      Menurut Jokowi, keterlambatan itu akibat pemerintah terjebak pada perhitungan profit. Berapa biaya yang dikeluarkan berapa masukan apabla proyek itu selesai. Pengkajian yang terfokus pada profit jelas memperlambat keputusan jadi dibangun atau tidak. “Jangan sampai lambat memutuskan karena mendahulukan hitungan profit. Kita memang sering mendahului negara lain tetapi tidak ada konsistensinya,” kata Presiden Joko Widodo seperti dimuat PR 11/3. Hampir semua proyek lamban. Ia memberi contoh pembanguna Jalan Tol  Ciawi-Bogor-Sukabumi. Bertahun-tahun pembangunan jalan itu tidak rampung. Ketika proyek itu diserahkan kepada BUMN, langsung dikerjalan dan selesai.

      Selain akibat lambatnya pembebasan lahan, proyek-proyek besar terhambat akibat pemerintah terlalu terfokus pada perhitungan profit. Menggaris-bawahi pendapa presiden itu, tampaknya harus ada perubahan pola pikir sejak perencanaan hingga pengerjaan pembangunan. Seharusnya, menurut presiden, pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, menundahulukan perhitungan benefit bukan profit. Apakah pembangunan itu bermanfaat atau tidak bagi masyarakat. Apabila menurut penelitian, proyek itu bermanfaat secara signifikan bagi masyarajkat, pertumbuhan ekonomi, dan arus barang, putuskan, pembangunan itu dilakukan. Baru kemudian dicari dari mana biayanya. Apakah dari APBN, swasta secara konsorsium, BUMN, investasi, atau pinjaman.

      Asas manfaat itu memegang peranan penting. Pembangunan yang secara profit menguntungkan tetapi asas manfaatnya sangat kecil bagi masyarakat, pembangunan itu harus dikaji ulang. Pembangunan Bandara Kertajati, Pelabuhan Laut Patimban, Jalan Tol Bandung Kertajati, Jalan Tol Trans Jawa, Trans Sumatera, dan sebagainya, kini terus dikerjakan karena manfaatnya bagi masyarakat sangat besar. Transportasi lancar, arus barang, baik distribusi hasil industri atau masuknya bahan baku, punya  nilai manfaat sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi.

     Pendapat Presiden Jokowi itu perlu dikaji lebih mendalam. Pendapat itu masih dapat diperdebatkan dan menjadi bahan kajian para ilmuwan, ekonom, dan sosiolog , serta pelaku usaha. ***