Pemukiman Menjadi Problem Tersendiri

56

BISNIS BANDUNG- Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat KH Habib Syarief Muhamad  menyambut baik dan mendorong  rekomendasi Pemprov  Jawa Barat tentang  Raperda pemukiman dan perumahan.

“Perda ini merupakan kebutuhan  mendesak karena Jawa Barat termasuk dalam provinsi dengan jumlah penduduk yang padat. Artinya ke depan perumahan akan menjadi problem tersendiri, ” kata Syarief usai menghadiri Sosialisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau RP3KP Provinsi Jawa Barat di Ruang Nyi Mas Gandasari , Gedung Pemerintah Kabupaten Cirebon, Selasa (14/3/2019).

Menurutnya permasalahan perumahan dan pemukiman tidak bisa dianggap sederhana. Dalam merencanakan pembangunan sebuah perumahan ataupun pemukiman banyak aspek yang harus diperhatikan.

“Kami memberikan masukan, pertama ke depan masyarakat Jawa Barat  bisa memiliki rumah layak huni,  kemudian secara bertahap daerah-daerah yang termasuk pemukiman kumuh bisa terus  berkurang,” ujarnya.

Pemukiman  tersebut  secara logika pasti akan mengambil alih daerah-daerah yang produktif sehingga perlu ada kompensasi atau pengganti dari tanah yang sementara ini digunakan untuk pemukiman.

Ia menambahkan, pihaknya akan segera melakukan pengujian terkait Raperda tersebut dan segera membentuk pansus.

“Kita akan memberikan rekomendasi agar segera dibentuk pansus. Kita berharap mudah-mudahan sebelum pemilu, atau tidak dengan alokasi waktu yang tidak memungkinkan kita akan alokasikan sesudah pemilu mudah-mudahan kita bisa tuntaskan pada semester satu ini.

Ia berharap, dengan hadirnya Raperda ini dapat menjadi solusi penataan pembangunan pemukiman dan perumahan di Jawa Barat.(B-002)***