”Beri Kami Waktu Dua Tahun”

53

 IMBAUAN senada dengan judul ini, disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Kevin Hartanto di Bandung. “Paling tidak kami minta waktu dua tahun membenahi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) karena kalau tiga bulan rasanya tak mungkin,” katanya. Hal itu dikemukan kalangan industri tekstil Jabar yang jumlahnya sekira 200 industri, menanggapi ketetapan Menteri Koordinator Kemaritiman, Binsr Panjaitan, beberapa waktu ketika bertemu dengan pelaksana gerakan Citarum Harum dan para pengusaha.

   Menuerut para pengusaha tekstil Jabar, waktu tiga bulan itu terlalu singkat dan tidak mungkin terlaksana. Masalahnya industri trekstil yang kini tengah mengalami guncangan akibat bahan baku, upah buruh yang sangat mahal, dan pemasaran yang sedikit seret. Penataan IPAL membutuhkan biaya yang cukup tinggi, sehingga banyak industri yang tidak mampu membangunnya.

    Apabila permintaan itu diluluskan, penuntasan gerakan Citarum Harum harus menunggu sampai dua tahun lagi. Gerakan yang mengerahkan “pasukan” TNI Kodam III Siliwangi, sukarelawan, dan unsur masyarakat lainnya, tidak mungkin tuntas sesuai dengan target waktu yakni akhir tahun 2019 ini. Padahal masalah utama yang melesatkan nama Citarum sebagai sungai terkotor sedunia itu adalah limbah industri dan yang paling besar justru limbah yang berasal dari pabrik tekstil dan industri  ikutannya (TPT).

     Kita tahu persis, industri tekstil Jabar merupakan industri terbesar di Indonesia. Industri itu mendatangkan pemasukan yang cukup besar, baik dari hasil ekspor maupun pajak. Selain itu, industri tekstil beikut produk tekstil, merupakan lapangan kerja yang mampu menyearp tenaga kerja sangat besar. Industri tekstil pulalah yang mampu menghidupkan usaha transportasi (angkot dan sebagainya), kuliner, dan produk UMKM lainnya. Ribuan karyawan membelanjakan pendapatannya untuk keperluan sehari-harinya di kawasan sekitar pabrik. Industri tekstil pulalah yang mengangkat nama Jabar dalam perekonomian dan perdagangan.

    Karena itu pulalah, mengapa Jabar dengan kekuatan penuh, ingin mempertahankan industri tekstil tidak melakukan relokasi ke luar Jabar. Namun di sisi lain, Jabar pulalah yang menderita kanker lingkungan hidup stadium lanjut. Pemerintah berpuluh tahun membiarkan kanker iotu menggerogoti tubuh Citarum dan sekitarnya. Upaya penaganan Citarum pada dekade sebelumnya, seperti dilakukan tanpa rencana matang dan digarap seadanya. Baru tiga atau empat tahun ini, pemerintah mengerahkan tenaga dan biaya untuk menolong Citarum.

     Hasilnya sudah tampak tetapi beluim bensar-benar sesuai target dan harapan. Citarum masih menjadi lahan pembuangan limbah pabrik, pembuangan sampah domestik, dan masih sering meluap dan menimbulkan banjir. Hal itu diakui para pelaku usaha tekstil. Mereka mengaku masih banyak pabrik tekstil di sepanjang DAS Citarum yang membuang limbahnya ke sungai kemudian mengalir ke Citarum. Sudah banyak yang ditindak dengan menutup saluran pembuangan, tetapi air limbah, terutam,a pada m,usim hujan, tetap mengalir ke Citarum melalui parit-parit di sepanjang jalan.

      Benar, pemerintah juga dituntut kepeduliannya terhadap kemajuan industri. Pada sisi lain, program Citarum Harum harus dilaksanakan sesuai target. Sungguh merupaan dua kutub kepentingan yang bertentangan. Mau memilih yang mana? Jawaban atas pertanyaan yang dilematis itu harus segera ditenukan. Sebetulnya masalahnya merupakan masalah klasik, industri tidak mampu membangun IPAL yang layak guna. Alasan utamanya karena biaya pembuatannya sangat mahal. Sedangkan industri tengah mengalami penurunan pendapatan.

     Sebetulnya solusinya amat sering dikemukakan. Pertama, pemerintah bertindak tegas, industri yang tidak mempunyai IPAl ditindak. Kedua, pemerintah memberi fasilitas dengan membangun IPAL kolektif. Ketiga, industri yang berinisiatif bergotong royong mendirikan IPAL bersama untuk tiga sampai empat industri. Terakhir, pemerintah mengajak industri melakukan relokasi ke daeah di luar Bandung, misalnya ke Segitiga Emas, Majalengka-Subang-Bandung. Di kawasan perbatasan Majalengka-Subang-Sumedang. ***