Kampanye yang Mencerdaskan

59

PROSES pemilihan umum kini memasuki tahapan masa kampanye terbuka yang berlangsung dari tanggal 24 Maret hingga 13 April 2019. Tak salah bila  disebutkan  sebagai tahapan krusial karena para kontestan akan menggunakan segala cara untuk merebut simpati voters.

Saya masih melihat  bahwa mobilisasi massa merupakan salah satu model kampanye terbuka, sehingga  benturan massa para pendukung fanatik setiap calon bisa saja terjadi. Para politikus mestinya sadar bahwa kampanye dan pemilu bukan saja ajang kontestasi untuk meraih kekuasaan yang sah.

Proses kampanye yang berkualitas harus mencerdaskan dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pemilu damai  harus terus diupayakan  agar tidak  memunculkan kegaduhan. Ingat hanya lewat proses demokrasi Indonesia yang berbineka dapat mengonstruksikan pendekatan yang rasional terhadap persoalan pluralitas.

Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan intrumen khas guna melibatkan semua warga dalam proses politik. Dengan demikian, politik menjadi persoalan semua orang. Di sini berlaku prinsip kesetaraan formal. Setiap orang memiliki hak berpendapat dan hak suara yang sama.

Iklim pemilu damai sangat esensial bagi masa depan kehidupan berbangsa. Seorang negarawan tidak hanya berpikir lima tahun ke depan, tapi juga seluruh masa depan bangsa Indonesia. Karena itu, kontestasi pemilu harus berjalan di atas fundamen prinsip-prinsip demokratis, seperti fairness, kejujuran, kebenaran, bonum commune, dan toleransi.

Pemilu damai hanya mungkin terwujud jika para kontestan menjadikan ajang kampanye untuk juga mempromosikan satu nilai penting dalam demokrasi, yakni budaya multikultural atau saling pengakuan.

Cita-cita dasar multikulturalisme ialah menjawab pertanyaan tentang bagaimana menata kehidupan bersama yang setara, damai, dan dalam suasana saling pengakuan dalam sebuah masyarakat yang plural secara etnik, rasial, kultural, dan religius tanpa adanya rujukan normatif bersama pada budaya dominan.

Multikulturalisme memperjuangkan penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi hukum, politik, dan sosial. Serta mendukung perjuangan kelompok-kelompok tersebut dalam melestarikan identitas kulturalnya. Multikulturalisme tetap menekankan pentingnya budaya politik kolektif yang menjamin kesatuan.

Sungguh sangat disayangkan  manakala relasi hegemonik dan obsesi terhadap budaya dominan masih terus mewarnai relasi sosial dalam kehidupan berbangsa Indonesia kendati prinsip Bhinneka Tunggal Ika sudah diterima sebagai pilar etis kehidupan bersama.

Hidayat, Margahayu Permai Bandung