Perusahaan Pers dan Pemilu

64

BERITA hoaks diciptakan oleh orang pintar tapi jahat. Berita hoaks disebarkan oleh orang baik tapi bodoh. Itu kata Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo dalam paparannya berjudul ”Peranan Pers dalam Mendorong Pemilu Berkualitas” di Bandung Rabu kemarin. Berita hoaks semakin marak menjelang Pemilu 2019 yang hanya tinggal menghitung hari, 17 April 2019 mendatang.

     Selama masa kampanye, Dewan Pers menerima ratusan pengaduan dari masyarakat tentang pemberitaan, baik yang dimuat pers mainstream maupun media sosial. Menurut Yosep-yang lebih sering dipanggil Stanley itu, pengaduan masyarakat itu berkaitanm dengan medsos, yang tidak berkaitan dengan Dewan Pers. Konten medsos merupakan lahan garapan kepolisian. Pengaduan masyarakat seharusnya langsung kepada Polri. Sedangkan Dewan Pers menangani konten yang dimuat pada media massa (koran, majalah, tabloid) Sedangkan konten media elektronik (radio dan televisi) merupakan lahan garapan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

      Suasana ingar bingar pemilu—yang lebih fokus pada pilpres—dikompori medsos. Masalahnya, menurut Stanly, ada beberapa media massa yang mengambil sumber berita dari medsos dan secara serta-merta, tanpa cek & recek, berita itu dimuat. Sadar atau tidak, pemuatan berita yang sama sekali tidak benar itu, merupakan fitnah. Meskipun koran tersebut telah meminta maaf secara terbuka, dampak berita hoaks itu sudah menyebar dan dianggap benar oleh sebagian pembaca.

      Berkaitan dengan itu,  menurut Ketua Derwan Pers, menjelang masa kampanye terbuka, akhir Maret/awal April, Yosep Adi Prasetyo, mengimbau pers Indonesia, meninggalkan medsos. Ia meminta pers Indonesia kembali ke khitahnya sebagai pers independen. Namun, mantan Ketua Dewan Pers sebelum Yosep, Bagir Manan, mengtakan, medsos merupakan keniscayaan. ”Kita tidak dapat menghapusnya karena itu merupakan konsekuensi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun pertanyaannya, apakah medsos itu pers atau bukan? Selama ini, menurut Proff Bagir, medsos kurang menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalusme, baik dalam makna teknis, hukum atau etik. Akan tetapi medsos merupakan realitas (kenyataan) yang makin menentukan corak pers yang berpengaruh dalam pemilu,” kata Bagir Manan.

       Dominasi itu makin nyata menjelang pemilu. Masyarakat seolah-olah makin bergantung pada berita yang diunggah medsos. Mereka sudah tidak mau trahu lagi apakah berita , pendapat di dalam medsos itu benar, meskipun sebetulnya banyak sekali berita hoaks, fitnah, atau kampanye hitam. Dilengkapi dengan pendapat netizen yang jauh dari sopan santun, etika, bahkan mereka menggunakan bahasa yang kasar, sarkastis, yang sama sekali jauh dari prinsip dan etika pers.

       Dominasi medsos di tengah masyarakat, berakiba langsung pada  makin terpuruknya  media massa mainstream. Media massa konvensional tampak semakin tenggelam dalam tumpukan jurnalisme jempol tangan. Perusahaan pers berada dalam turbulensi. Bukan hanya kalah berasing dengan munculnya media berbasis teknologi digital, tetapi juga harus bersaing dengan kecepatan berita melalui internet. Sekarang malah dilengkapi dengan maraknya berita sensational, hoaks, kriminal, seks, dan kekerasan sesrta petualangan. Hal itu amat sesuai dengan selera dasar manusia. Kekuatan pers mainstream dengan kecepatan , keabsahan, akurasi, penampilan berita, sudah tidak dapat diandalkan lagi. Bisa jadi yang tertinggal di perusahaan pers konvensional hanyalah kepercayaan masyarakat (pembaca/pemirsa/pendengar) yang jumlahnya juga makin menyusut   Kue iklan yang semula menjadi anadalan utama kehidupan pers, sekarang tinggal beberapa kerat saja. Kue iklan yang dananya puluhan triliun itu terserap media digital karena praktis, murah, bahkan gratis.

       Adakah upaya pemerintah meluruskan masalah ini? Regulasi sebenatrnya sudah ada. Pembuat dan penyebar berita dusta, tidak puguh sumbernya, tendensius, hoajks,  dan fitnah dapat dijerat hukum. Namun jaringannya sudah terlalu massif, penegak hukum tentu mengalami kesulitan menanganinya. Imbauan kepada masyara,kat agar tidak memanfaatkan medsos secara serampangan, tinggal imbauan saja.

        Pada dasarnya perilaku sebagian masyarakat itu, karena  nilai-nilai pendidikan, kebudayaan, dan agama, di masyarakat, khususnya di dunia pendidikan  masih sangat kurang, baik jumlah maupun kualitasnya.  Ini tantangan berat bagi para pendidik kita. Mungkin juga akibat kurang tersalurkannya secara benar,  aspirasi, hasrat politis, dan keinginan berperanserta, sebagian masyarakat.. Mereka mencari penyaluran melalui medsos yang benar-benar terbuka lebar.

        Kita berharap, ingar bingar ini akan berakhir dengan terselenggaranya Pemilu 2019. Mari klita raih kemenangan dengan cara-cara yang lebih denmokratis,  santun dan egaliter. Kemenagan yang diraih merupakan kemenangan bangsa dan NKRI. Semoga. ***