Perjalanan Panjang Sahkan Perda tentang SOTK Jabar

85

BISNIS BANDUNG- Rancangan Peraturan  Daerah tentang  Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) akhirnya disahkan. Perjungan cukup panjang raperda tersebut  dibahas dalam waktu  hampir dua tahun,  melewati proses tarik ulur yang cukup alot antara tim eksekutif dan panitia khusus.

“Kini  merasa lega, Raperda SOTK  disahkan  menjadi Perda,” kata Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus VII) DPRD Jawa Barat, H. Daddy Rohanady kepada wartawan  Senin (25/3) seraya menyebutkan,  semula  pansus hanya membahas pembubaran Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP), namun dalam perjalanan  meluas pada pembahasan perubahan SOTK.

Menurut  Daddy, dalam kenyataannya  tidak hanya membahas pembubaran BKPP tetapi juga membahas secara menyeluruh  seluruh SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah). Kondisi itu membuat tim pansus dan tim eksekutif   harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Setelah  menempuh waktu dua tahun pembentukan SOTK,  maka berhak dievaluasi. Tidak hanya itu, gubernur  juga menitipkan pesan kepada tim eksekutifnya  untuk  melakukan beberapa evaluasi terhadap beberapa SKPD. Hal ini, seiring dengan apa yang telah digariskan Perda RPJMD  2019-2023,” ujar Daddy.

Ia mengatakan, dalam pembahasan pansus, pihak eksekutif menginginkan ada perubahan terhadap dinas pariwisata dan kebudayaan yaitu memisahkan pariwisata dengan kebudayaan.

Intinya  ingin membentuk dinas  pariwisata ( khusus) dan dinas pendidikan menjadi dinas pendidikan dan kebudayaan. Namun ada juga dinas yang digabung yaitu dinas perikanan, kelautan dan ketahanan pangan

Keinginan adanya perubahan / pemisahan dinas pariwisata dan kebudayaan, karena  gubernur menginginkan core  kepariwisataan menjadi salah satu center  dinas di Jabar. Namun, di sisi lain,  sudah punya Piparprov (Perencanaan Induk Kepariwisataan Provinsi).

“Selanjutnya ODTW (Objek Daerah Tujuan Wisata) sekitar 50 sampai 60 ODTW unggulan, mau diapakan ?” Tanyanya

“Kalau core pariwisata menjadi salah satu center dinas yang menginginkan Jabar sebagai magnet bagi wisatawan ( Wisnu dan Wisman),  silakan, “ kata Daddy.

Ia berujar dengan beberapa masukan dari beberapa pihak kepada pansus, akhirnya pansus dan tim eksekutif  bersepakat, bahwa akan dilakukan evaluasi SOTK, seiring dengan kebijakan gubernur yang melihat keberadaan SOTK yang ada sekarang  dinilai kurang pas.

Seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya Pansus VII merekomendasikan kepada gubernur, bahwa silakan melakukan evaluasi terhadap seluruh SOTK yang ada seperti sekarang.

“Kami hanya merekomendasikan, silakan pak Gubernur melakukan evaluasi, SOTK mana saja yang perlu dirombak dan mana yang harus dipertahankan, ” tuturnya.(B-002)***