Propaganda Upah Tinggi Untuk Pengaruhi Pendapat Publik

49
buruh, demo, demoburuh

BISNIS BANDUNG — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia-DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto mengatakan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penutupan perusahaan atau relokasi bukan karena upah, kemungkinan karena ada faktor lain. Propaganda upah tinggi yang mengakibatkan perusahaan tutup dan relokasi sengaja dikembangkan dan dibesar-besarkan, diduga ada agenda besar dibalik propaganda itu.

 “Propaganda upah tinggi dikembangkan oleh dunia usaha, bahkan pemerintah untuk mempengaruhi pendapat publik bahwa tutupnya perusahaan dan terjadinya PHK karena upah tinggi,” ungkap Roy.

Dikatakan Roy, propaganda bukanlah sebuah kebijakan atau aturan, tapi merupakan bagian strategi yang terus dikembangkan oleh pengusaha, pasca kenaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Skenario propaganda upah tinggi, menurut Roy, seringkali  digulirkan oleh pelaku usaha garmen. Walau faktanya, perusahaan tutup dan terjadi PHK bukan karena masalah upah.

          Ditegaskan orang nomor satu di KSPSI Jabar ini, bahwa tujuan skenario propaganda upah tinggi untuk menekan pergerakan perjuangan serikat pekerja/buruh, agar buruh tidak menuntut kenaikan upah, terjadi perpecahan dalam gerakan perjuangan buruh, masyarakat menjadi apriori dengan gerakan perjuangan buruh dan mendiskreditkan serta mengkambing hitamkan gerakan perjuangan organisasi buruh dalam melakukan advokasi perburuhan.

 Skenario ini diakui Roy, akan menguntungkan dunia usaha dan pemerintah, pasalnya dengan demikian akan semakin berkurangnya tuntutan kenaikan upah dan kesejateraan buruh, selain gerakan perjuangan buruh akan terpecah dan melemah. Karena sejauh ini, buruh masih terus menyuarakan penolakan Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan sebagai upaya untuk meloloskan revisi UU Ketenagakerjaan dengan merubah sistem pengupahan menjadi upah perjam dan hubungan kerja sistem PKWT terhadap semua jenis pekerjaan.

          Roy Jinto mengungkapkan, SPSI terus melakukan konsolidasi organisasi secara menyeluruh, memberikan penjelasan kepada anggota SPSI dan buruh lainnya agar tidak terprovokasi dengan Propaganda Upah Tinggi yang sedang digulirkan oleh pihak-pihak tertentu.

          Dikemukakan Roy, PHK terjadi bukan karena persoalan upah, melainkan banyak faktor yang bisa mengakibatkan PHK, antara lain karena tidak adanya order. Di samping daya beli masyarakat yang menurun, banyaknya barang-barang textile dan produk textile (TPT) dari China yang masuk ke Indonesia dengan harga murah, berkurangnya order dari buyer, khususnya garmen/barang jadi, karena dipailitkan oleh pihak bank atau lainnya.

 Mengenai relokasi perusahaan juga tidak semata-mata karena upah, melainkan banyak faktor, di antaranya karena infrastuktur, kemudahan perizinan yang diberikan daerah tertentu serta program pemerintah dalam rangka pemerataan ekonomi.

 Ditambahkan Roy, di daerah yang upahnya lebih kecil pun banyak perusahaan tutup dan melakukan PHK dengan berbagai alasan. Artinya PHK atau penutupan perusahaan serta relokasi bukan karena upah, melainkan ada faktor-faktor lain, sehingga propaganda upah tinggi yang mengakibatkan perusahaan tutup dan relokasi sengaja dikembangkan dan dibesar-besarkan.

”Kami SPSI Jawa  Barat tidak akan terpengaruh oleh propaganda tersebut, kami akan terus membangun kesadaran buruh dan gerakan perjuangan buruh yang semakin masif,” ujar Roy, baru-baru menjelaskan kepada BB. (E-018)***