Dana Rp 17 Miliar Dialokasikan Untuk Rutilahu  

76

BISNIS BANDUNG – Sedikitnya 2.432 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Bandung akan diperbaiki dengan dana stimulan sebesar Rp 17 miliar, setiap unit rumah mendapatkan alokasi dana perbaikan Rp 15 juta.

Data tersebut terinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung sebanyak 1.142 unit, APBD provinsi 880 unit, Bantuan Gubernur (Bangub) 40 unit, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 170 unit dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 200 unit.

“ Pengelolaan dana stimulan ini nantinya akan dilaksanakan oleh Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) atau Bumkel (Badan Usaha Milik Kelurahan),” ungkap Bupati, Selasa lalu di komplek perkantoran Pemkab Bandung di Soreang.

Bupati berharap, alokasi dana tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah Rutilahu di Kabupaten Bandung ,selain untuk mendorong motivasi masyarakat dalam berswadaya dan bergotong royong dalam mewujudkan rumah yang layak huni, sehat, nyaman dan lingkungan yang tertata.

“Saya berharap semua stakeholder dapat berkomitmen untuk mendukung dan menggerakkan program Rutilahu . Pihak swasta juga dapat berpartisipasi melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility) pada pembangunan rumah layak huni tersebut. Dengan adanya sinergitas ini, insyaallah kita akan lebih cepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung,”ujar Dadang Naser.

Sementara Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Kadisperkimtan) Kabupaten Bandung Ir. Erwin Rinaldi, M.Sc mengungkapkan, selain camat, kades dan lurah, kami juga mengundang Bumdes- Bumdes di Kabupaten Bandung ,karena  Bumdes  akan menjadi penyalur anggaran kepada penerima manfaat program rutilahu,” tutur Erwin seraya mengakui , cukup berat untuk menyelesaikan Rutilahu secara total, walau anggaran yang dipersiapkan sangat besar.

“Program ini merupakan stimulan, karena banyak sekali solusi untuk memperbaiki Rutilahu di Kabupaten Bandung, di antaranya yang menggunakan dana CSR dan partisipasi masyarakat . Sesuai arahan bapak bupati, tumbuhkanlah rasa peduli kita kepada tetangga, sabilulungan bahu membahu saat tetangga kita membutuhkan,”ujar Erwin menegaskan.

Diingatkan Kadisperkimtan , pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, karena perbaikan Rutilahu  merupakan program yang bersifat sosial untuk mengentaskan kemiskinan, bukan tempat mencari keuntungan.

“Dari 15 juta tersebut akan dialokasikan sebesar Rp 200.000 untuk Bumdes, karena pertanggungjawaban administrasi harus dikerjakan oleh Bumdes dan Rp 800.000 untuk upah. Kita akan kelola setransparan mungkin agar tidak ada kecurigaan di lapangan. Mari kita monitor program ini secara bersama-sama,” ungkap Erwin seraya  meminta kepada masyarakat untuk menginformasikan jika menemukan Rutilahu di Kabupaten Bandung.

“Bagi masyarakat yang menemukan Rutilahu harap segera konfirmasi kepada kami. Pihaknya akan mengeceknya ,  apakah bisa masuk program  atau tidak. Jika belum, kami akan mencari solusi secepat mungkin,” pungkas Kadisperkimtan . (B-003) ***