Jakarta Peringkat Satu di Asia Tenggara untuk Kualitas Udara Terburuk 

80

Bisnis Bandung — Polusi udara, diperkirakan menelan korban sekitar tujuh juta jiwa di seluruh dunia setiap tahunnya. Di Asia Selatan dari 20 kota paling tercemar di dunia, terdapat 18 kota di India, Pakistan dan Bangladesh. Ini termasuk data yang sebelumnya tidak terlihat dari jaringan sensor pemantauan publik pertama Pakistan.

          Di Cina: konsentrasi rata-rata PM2.5 di kota-kota di Cina turun 12% dari 2017 hingga 2018. Beijing sekarang menempati peringkat ke 122 sebagai kota paling tercemar di dunia pada 2018. Di Balkan Barat:10 kota di Balkan Barat – Bosnia-Herzegovina, Makedonia, dan Kosovo – dan empat kota di Turki memiliki level PM2.5 lebih dari 3 kali pedoman WHO. Di AS dan Kanada: Walaupun kualitas udara rata-rata baik dalam perbandingan global, kebakaran hutan bersejarah memiliki dampak dramatis pada kualitas udara pada bulan Agustus dan November, dengan 5 dari 10 kota paling tercemar di dunia selama Agustus ditemukan di Amerika Utara. Kota-kota dengan populasi padat penduduk, termasuk di benua Afrika dan Amerika Selatan, tidak memiliki infrastruktur pengukur kualitas udara yang memadai.

          Dari temuan di atas, dapat diindikasikan bahwa konsentrasi rata-rata tahunan PM2.5 pada tahun 2018 di Jakarta sangat buruk, di mana Jakarta Selatan mencapai 42.2 µg/m3 dan Jakarta Pusat mencapai 37.5 µg/m3. Dengan kata lain, konsentrasi PM2.5 di Kota Jakarta mencapai empat kali lipat di atas batas aman tahunan menurut standar Badan Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 10 µg/m3  dan bahkan melebihi batas aman tahunan menurut standar nasional pada PP nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yaitu 15 µg/m3.

          Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi yang beraktifitas di Jakarta setiap harinya menyebabkan kualitas udara menjadi buruk. Namun, sumber polutan lain seperti PLTU yang terdapat di sekeliling kota Jakarta dalam radius 100 km, turut berkontribusi terhadap peningkatan konsentrasi PM2.5 tersebut. Berdasarkan pemodelan yang dilakukan oleh Greenpeace, PLTU batubara yang sudah beroperasi tersebut dapat berkontribusi sebanyak 33 hingga 38 persen dari konsentrasi PM2.5 harian di Jakarta pada kondisi terburuk. “Buruknya kualitas udara juga pernah terjadi di Jakarta dengan level konsentrasi PM2.5 yang sama dengan Bangkok, yaitu pada bulan Juli dan Agustus,” ujarnya.

          Namun, Pemerintah Indonesia masih menyangkal bahwa konsentrasi PM2.5 sudah berbahaya dan menyatakan bahwa udara Kota Jakarta masih dalam kategori sehat. “Memperkuat standar pengukuran polutan dan memperbanyak stasiun pemantauan kualitas udara menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan oleh Pemerintah Indonesia,” tambah Tata.

          Perubahan iklim membuat efek polusi udara semakin buruk dengan berubahnya kondisi atmosfer dan membesarnya risiko kebakaran hutan. Selain itu, pendorong utama perubahan iklim – pembakaran bahan bakar fosil – juga merupakan pendorong utama polusi udara secara global. Karena itu mengatasi perubahan iklim juga akan sangat meningkatkan kualitas udara kita. “Tindakan nyata yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan nasional untuk mengatasi dampak polusi udara adalah dengan menyediakan infrastruktur pemantauan dan pelaporan yang memadai. Penyebab umum di seluruh dunia yang paling nyata adalah pembakaran bahan bakar fosil: batu bara, minyak, dan gas. Yang perlu kita lihat adalah para pemimpin kita berpikir serius tentang kesehatan kita dan perubahan iklim dengan memastikan transisi yang adil dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan sambil memberi tahu kita dengan jelas bagaimana kualitas udara kita, sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis kesehatan dan iklim ini”

          Sementara itu, Pengkampanye Iklim dan Energi, Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu S,si mengutarakan salah satu sumber polusi udara tidak bergerak adalah PLTU batubara yg memiliki standar emisi yang lemah (Memastikan Pemenuhan Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara). Selama/saat ini kelemahan/kekurangan dari pencegahan/pengentasan/penindakan kasus pencemaran udara diindonesia yakni lemahnya standar yang dimiliki menjadi salah satu faktor, tegasnya.

          Untuk pemantauan udara kita masih menggunakan ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara). Indeks tersebut lebih lemah dibandingkan standar WHO jika kita mengambil sample PM 10 (untuk dikatakan tidak sehat dalam ISPU harus memiliki nilai konsentrasi diatas 150 ug/m3 sedangkan WHO standarnya adalah 50 ug/m3). Belum lagi dalam ISPU tidak memperhitungkan parameter berbahaya lainnya yaitu PM 2.5 (debu kecik berukuran 2.5 mikron atau 1/30 ukuran rambut manusia). Dengan lemahnya standar ini akhirnya status ISPU masih mengatakan sehat tetapi dampak yang dirasakan oleh masyarakat sudah sangat dirasakan langsung seperti meningkatnya penderita ISPA (Infeksi saluran Pernafasan Atas) dan penyakit pernafasan lainnya.

          Bondan Andriyanu S,si mengimbuhkan, hal lain adalah upaya pengendalian terhadap sumber-sumber polutan yang tidak tegas. Hingga saat ini, tidak ada industri atau pembangkit listrik batubara yang ditindak karena melebihi standard emisinya. Karena, memang lagi-lagi lemahnya standar baku mutu emisi pembangkit yang dinilai masih lemah dan tidak mempertimbangkan dampaknya kepada kesehatan masyarkat sekitar. Andai saja ada kajian reguler berupa emition inventory dan source apportionment yang dilakukan pemerintah daerah serta pusat akan sangat mudah mengukur keberhasilan pencegahan/pecegahan polusi udara. Sayangnya kajian ini tidak pernah dilakukan reguler dan sedihnya kebijakan yang diambil dalam upaya menangani masalah pencemaran udara tidak pernah berdasar pada kajian “source apportionment dan emition Inventory”. Jadi bagaimana kita bisa katakan berhasil kalau ukurannya saja tidak berdasarkan kajian ilmiah yang dilakukan reguler. “Pastinya jika target pencapaian dan ukuran keberhasilan yang berbasis pada kajian ilmiah berupa Source apportionment dan emition inventory ini akan dengan mudah mengontrol sumber-sumber pencemar dan emisinya sehingga berdampak pada upaya melindungi masyarakatnya dari dampak kesehatan akibat polusi udara baik dari sumber bergerak dan tidak bergerak” ungkapnya kepada Bisnis Bandung (BB), 07/03/19, di Bandung.

          Di Indonesia untuk pencegahan/pengusutan dan penindakan kasus pencemaran udara, perlu ada koordinasi lintas sektoral, pemerintahan dan departemen. Tidak bisa hanya berharap dari KLHK dan DLH yang melakukan pengukuran kualitas udara dan mengumumkan kepada publik ketika udara sedang buruk atau tidak namun butuh koordinasi dengan KemenKes misalnya untuk melakukan upaya mitigasi bagaimana upaya yang dilakukan agar masyarakat terlindungi dari paparan udara yang buruk. Sebenarnya bukan tumpang tindih kewenengan yang terjadi melainkan ada gap yang harus diisi. “Selama ini jawaban KLHK selalu bilang mereka mengurusi udara outdoor sementara KemenKes mengatakan kami mengurusi udara indoor. Masyarakat kan taunya udara yang kita hirup sama. Ketika udara outdoor buruk pasti akan masuk ke indoor”

          Menjawab pertanyaan, pihak/oknum yang banyak melakukan aksi kejahatan tindak pencemaran udara?jawabannya kembali lagi kepada standar yang lemah dan tidak adanya penegakan hukum yang hampir bisa dikatakan tidak ada efek jera bagi siapa pun yang melanggar. Misal industri PLTU batubara yang lagi marak diseputaran Jakarta. Karena standar emisi yang lemah maka tidak akan bisa ditindak karena secara regulasi tidak melanggar tapi dampaknya bisa jadi sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar. Perlu diketahui dalam standar emisi PLTU batubara belum diatur standar Emisi PM 2.5 dan Mercury yang kita tahu sangat bahaya, pungkasnya kepada BB. (Dadan Firmanyah — E-018)***