Tarkosunaryo, MBA.CPA. Akuntan Publik, Bukan Angkutan Publik

123

Ketua Umum Institute Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo, MBA.CPA.; kelahiran Kulon Progo tahun 1974, dan suami dari Ayu Retno Kusumaningrum (43) ini, sebelum menekuni profesi sebagai akuntan publik, ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil di BPKP yang kemudian mengundurkan diri.
Tarkosunaryo menjabat Ketua Umum IAPI untuk periode pertama 2014-2017, dan periode kedua 2017-2021. Sebelumnya, ia sempat menjadi Sekretaris IAPI (2008-2012). Sedangkan profesi sebagai akuntan publik ia tekuni sejak tahun 2006, setelah mendapatkan izin AP dari Menteri Keuangan.
IAPI merupakan asosiasi profesi akuntan publik untuk menjalankan wewenang tentang profesi akuntan publik (UU 5/2011). Selain beranggotakan para akuntan publik, IAPI juga memiliki anggota lain. Jumlah anggota IAPI saat ini sekitar 4000 orang, terdiri atas sekitar 1400 akuntan publik, sisanya CPA atau individu .
Akuntan publik adalah auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan, termasuk BUMN. Dalam beberapa pekerjaannya, BPK juga menugaskan akuntan publik untuk membantu melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah. Akuntan publik selama ini telah berkiprah banyak untuk negara, termasuk dalam mengawal pembayaran pajak oleh perusahaan, melalui audit atas laporan keuangan, karena besaran pajak penghasilan badan tertuang dalam laporan keuangan.
”Laporan keuangan yang telah diaudit akan dilampirkan dalam SPT badan, yang kemudian di­serahkan ke kantor pajak,” tutur Tarko seraya menjelaskan bahwa, pada saat mengaudit, akuntan publik akan meminta bukti atas angka-angka pajak.
Mayoritas penerimaan pajak berasal dari perusahaan, dan umumnya penerimaan pajak merupakan salah satu kontribusi dari para Akuntan Publik (AP) seluruh Indonesia meskipun tidak secara langsung, karena melalui audit atas laporan keuangan. Selain itu, para AP juga berkiprah banyak dalam administrasi laporan keuangan BUMN, perusahaan swasta maupun BPK.
Peran AP adalah, mendorong dan berkontribusi atas lancarnya kegiatan-kegiatan BUMN, BPK, perusahaan, perbankan, emiten dan BUMD, sehingga aktivitas bisnisnya bisa berjalan dengan baik melalui audit laporan keuangan.
Disamping itu, AP juga berkontribusi dalam proses pilkada dan pemilu, yakni melalui audit atas laporan dana kampanye peserta pemilu sejak Pemilu 1999.
Selama menekuni profesinya sebagai AP, Tarko mengalami beberapa hal yang menarik, selain karena nama akuntan publik memang masih
asing di kalangan awam. Pernah suatu ketika dalam sebuah forum, istilah AP disebutnya ‘angkutan publik’.
Menurut ayah dari Zahid Ahmad (16), Kayyisa Athifah (14) dan Azma Husnul (12) ini, menjadi AP bisa seumur hidup. Namun, menjadi Ketua Umum IAPI dibatasi hanya dua periode berturut-turut. Manfaat yang dirasakan selama bertugas sebagai pengurus atau Ketua Umum IAPI adalah, semakin banyak bisa mengenal ragam dan karakter orang.
“Sebagai AP, saya harus berkantor di Kantor Akuntan Publik. Sehingga, selain mengurus organisasi IAPI, saya juga mengurusi KAP dan menghandle klien. Selain itu, saya juga menjadi pengajar paruh waktu di beberapa perguruan tinggi, seperti PKN-STAN, Program Vokasi UI, Progam S2 akuntansi Universitas Tanjung Pura dan beberapa perguruan tinggi lainnya,” ujar Tarko.
Penganut moto hidup “Berbuat baik untuk orang lain” ini mengaku, upaya yang dilakukannya untuk meningkatkan kualitas diri dan profesi, maupun untuk eksistensi komunitas / jejaring / organisasi adalah, dengan terus berkarya dan mengupdate perkembangan serta dinamika lingkungan.
Tarko juga menjelaskan mengenai program jangka pendek, menengah ,dan jangka panjang yang akan digulirkan IAPI di bawah kepemimpinannya, yakni di samping menjalankan amanah UUAP dengan baik, juga melaksanakan ujian CPA.
”Anggota IAPI kini semakin bertambah, dan makin banyak anak-anak muda yang memiliki CPA untuk menjadi akuntan publik. Jumlah AP meningkat tentu diimbangi pula dengan kualitas yang semakin baik, hingga kiprahnya bisa dirasakan publik. AP sekarang ini makin dibutuhkan,” ungkap Tarko.
Ia mengklaim, peran serta akuntan publik dalam perekonomian dan pembangunan sangat banyak sekali, sejalan dengan terbitnya UU yang mengharuskan laporan keuangan diaudit oleh KAP, seperti UUPT, UUBPK, UUOJK, UU yayasan, UU Pasar modal, UU perbankan dan lainnya.
Perhatian pemerintah atau keberpihakan peme­rintah terhadap eksistensi akuntan publik cukup baik, di antaranya berupa amanah UU agar Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan. Ini menunjukan bahwa, eksistensi AP sangatlah dibutuhkan oleh negara, termasuk mendukung sektor keuangan. Ke depannya, menurut Tarko, pemerintah agar lebih mengoptimalkan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan (LKTP), karena semua itu akan berdampak bagi ekomoni Indonesia.
”Penyampaian tersebut tentunya berada dalam koridor perbaikan administrasi pengelolaan data perusahaan, sehingga bisa lebih tertata, rapi dan memberikan manfaat optimal, serta menjadi “big data” laporan keuangan perusahaan. Manfaatnya adalah, bisa sebagai alat kontrol untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak, meningkatkan tax ratio, serta mendorong kualitas perbankan,” pungkas penggemar warna putih ini kepada BB.
(E-018)****