Jasa Keuangan Milik Orang Asing OJK : Beroperasi Secara Ilegal

77

BISNIS BANDUNG – Pengamat ekonomi dari Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran Ari Tjahjawandita, SE, M.Si menyebut, fintech atau jasa keuangan memanfaatkan teknologi informasi  seputar jasa simpan pinjam, asuransi, investasi, pembayaran, manajemen keuangan dan manajemen aset/investasi.

            Menurut Ari , pada tahun 2007 secara kuantitas, perusahaan fintech tumbuh 7%. 10 tahun kemudian berkembang menjadi  78% dengan jumlah perusahaan antara 135-140 . Pada tahun 2017 terdapat sekira 600 fintech yang diidentifikasi beroperasi di Indonesia, namun baru 157 yang teridentifikasi keberadaannya oleh OJK. Sampai bulan Juni 2018, tercatat ada 64 perusahaan fintech  resmi terdaftar di OJK, dan 54 perusahaan fintech yang bergerak di bidang pembayaran terdaftar di BI. Dikemukakan Ari , layanan fintech simpan-pinjam dengan model peer-to-peer (P2P lending) dan crowd funding  tumbuh 15%  pada awal tahun 2017, menjadi 32% di akhir tahun yang sama. Berdasarkan hasil verifikasi, kurang lebih hanya 120 saja yang akan diberikan ijin operasi. Nilai transaksi P2P sampai akhir tahun 2017 mencapai Rp 2,2 triliun. Kemudian pada Desember 2018, berdasar data keuangan P2P Fintech dari OJK menunjukan perkembangan yang pesat. Jumlah rekening pemberi pinjaman tumbuh 58,21%, hingga mencapai 207,5 ribu rekening. Jumlah rekening peminjam tumbuh 258,05% , mencapai 4,36 juta rekening. Nilai dana yang dipinjamkan menunjukkan hal yang relatif fenomenal, tumbuh 202,14% hingga mencapai nilai Rp22,67 triliun. Di bulan Januari 2018 porsinya berada di angka 0,06% dari total pinjaman dari bank umum dan P2P,  menunjukkan dana P2P mengalami pertumbuhan yang eksponensial.

            Secara kualitas, pinjaman macet pada Desember 2018 berada di angka 1,45%, masih di bawah ketentuan NPL perbankan yang maksimum sebesar 5% , bahkan lebih rendah dari NPL gross bank umum konvensional yang September 2018 sekitar 2,66%. Namun demikian dibandingkan nilai per-Desember 2017 yang masih di level 99% dan menimbang dana yang telah disalurkan hingga tahun 2018, nilai kredit macet pinjaman P2P mencapai Rp 3,8 miliar, naik 54% secara nominal.

Statistik transaksi yang secara eksplisit menurut Ari , mencatat pemanfaatan layanan perusahaan fintech yang bergerak di sistem pembayaran , hingga kini belum ada . Namun Statistik Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) BI menunjukan, bahwa jumlah rekening/kartu uang elektronik pada tahun 2012 , baru sebanyak 22 kartu/rekening. Baru kemudian pada bulan Oktober 2018  mencapai 152 rekening, tumbuh 192,28%. Dalam kurun waktu yang sama, nilai transaksinya tumbuh 494,05%, dari Rp1.972 miliar menjadi Rp 275.766 miliar. Situs Statista memperkirakan nilai transaksi dengan menggunakan pembayaran digital di tahun 2019 akan mencapai Rp 461,5 triliun, dan Rp 711,3 triliun di tahun 2023. Nilai pinjaman P2P di tahun 2017  Rp 2,5 triliun, sedangkan  tahun 2018  menjadi Rp 3 triliun. Itu artinya lanjut Ari , pinjaman P2P  tumbuh lebih dari 18%. Kalau diasumsikan di tahun 2019 akan tumbuh menjadi 20%,  pinjaman P2P akan mencapai  Rp 3,6 triliun.

                                                          Mayoritas dari China        

Dijelaskan Ari Tjahjawandita, layanan fintech yang mengandalkan akses internet, penetrasi internet dengan menggunakan ponsel pintar menjadi  faktor utama yang mendorong pertumbuhannya. Di samping faktor lain , seperti infrastruktur akses internet broadband, literasi keuangan masyarakat dan terakhir regulasi pemerintah (BI dan OJK) yang mendukung lahirnya perusahaan fintech baru  sekaligus dalam melindungi nasabah.

            Ari menyebut kelemahan dan kekurangan sistem fintech di Indonesia, seperti terjadi juga di negara lain. Kelemahan sistem fintech di Indonesia adalah ketertinggalan regulasi dibandingkan inovasi yang ditawarkan fintech. Satu perusahaan fintech  menawarkan layanan solutif, namun model layanannya belum teruji keamanannya , selain belum pula ada aturannya. Jadi layanan tersebut harus diujicoba dahulu, tidak bisa langsung diluncurkan ke pasar.

Akademisi Unpad ini mengulas, mengenai perusahaan fintech asing boleh beroperasi di Indonesia dengan kepemilikannya maksimal 85% (15% kepemilikan oleh domestik) sesuai Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sampai semester I tahun 2018, dari 227 perusahaan fintech yang  beroperasi secara ilegal di Indonesia oleh OJK, mayoritas berasal dari China. Dari 36 perusahaan fintech yang terdaftar, 15 di antaranya mayoritas dimiliki oleh orang asing dengan motif bisnis.

Ditambahkan  Ari , terkait dengan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)  dalam peraturan BI maupun OJK sudah tersirat  agar penyedia layanan keuangan  memperhatikan TPPU dan Tindak Pidana Terorisme. Hanya saja sistem BI checking belum cukup memadai untuk dimanfaatkan kalangan perbankan untuk menilai kelayakan nasabahnya. Untuk industri, selain bank, hal ini menjadi masalah karena tidak ada sistem BI checking . (E-018) ***