Desa Menjadi Objek Pembangunan Disokong Anggaran Dana Desa

95

BISNIS BANDUNG – Menginjak tahun 2019  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mendapat kucuran Anggaran Dana Desa (ADD) Rp 311 miliar  dari  APBN ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ) pemerintah pusat.Selain itu , menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Drs.Teddy Kusdiana, M.Si, pihaknya juga  mengalokasikan dana sebesar Rp 286 miliar  dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ) untuk Anggaran Dana Perimbangan Desa (ADPD).

“Dengan kucuran dana dari ADPD dan  Dana Desa, kini desa telah  menjadi subjek pembangunan, dalam penentuan kebutuhan dan pembangunan desa direncanakan bersama masyarakat . Dengan sokongan anggaran diharapkan dapat membantu desa di Kabupaten Bandung menjadi desa yang maju, mandiri dan berdaya saing,” ungkap Teddy Kusdiana dalam acara sosialisasi DD dan ADPD  di Gedung Dewi Sartika, Soreang, Selasa  lalu.

Ditegaskannya, agar  seluruh Kepala Desa  dapat lebih memahami dalam menggunakan anggaran  DD, sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan alokasi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Teddy mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan evaluasi DD dan ADD yang digagas oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung. Kegiatan ini menurutnya sangat penting untuk memperoleh kejelasan tentang DD, seperti mekanisme penggunaan dan pertanggungjawabannya, selain tertata rapi dan terstruktur, keberhasilan pemanfaatan bantuan keuangan seperti tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran dapat terealisasi dengan baik.

Sekda mengimbau, para kades harus terus melakukan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi terhadap hal-hal yang meragukan. “Sehingga pengelolaan DD dan ADD di Kabupaten Bandung dapat diimplementasikan dan dipertanggungjawabkan,” ujar Teddy.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bandung Drs. H. Tata Iriawan Sobandi mengingatkan seluruh kepala desa di Kabupaten Bandung untuk berhati-hati dalam  pengelolaan keuangan desa. Bagaimana pembangunan desa yang menggunakan alokasi DD  bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat penggunaannya dan terpenting hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa .

Tata berharap semua aparatur desa dapat terhindarkan dari  masalah hukum. “Semoga  terwujud kesamaan pemahaman, komitmen yang tinggi dan kebersamaan bagi terciptanya iklim yang kondusif,” ungkap Tata seraya menambahkan kegiatan sosialsasi  diikuti oleh 31 camat dan 270 kepala desa di Kabupaten Bandung. (B-003) ***